Pemberdayaan Masyarakat

Pemberdayaan Masyarakat

Pemberdayaan, Secara konseptual pemberdayaan (empowerment), berasal dari kata ‘power’ (kekuasaan atau keberdayaan). Karenanya, ide utama pemberdayaan bersentuhan dengan konsep mengenai kekuasaan. Kekuasaan seringkali dikaitkan dengan kemampuan kita untuk membuat orang lain melakukan apa yang kita inginkan, terlepas dari keinginan dan minat mereka. Ilmu sosial tradisional menekankan bahwa kekuasaan berkaitan dengan pengaruh dan kontrol. Pengertian ini mengasumsikan bahwa kekuasaan sebagai suatu yang tidak berubah atau tidak dapat diubah. Dengan pemahaman kekuasaan seperti ini, pemberdayaan sebagai sebuah proses perubahan kemudian memiliki konsep yang bermakna. Sebagaiman pendapat Edi Suharto, Pemberdayaan sangat tergantung pada dua hal :

a.    Bahwa kekuasaan dapat berubah. Jika kekuasaan tidak dapat berubah, pemberdayaan tidak mungkin terjadi dengan cara apapun.

b.    Bahwa kekuasaan dapat diperluas. Konsep ini menekankan pada pengertian kekuasaan yang tidak statis, melainkan dinamis.[1][27]

Pemberdayaan menunjuk pada kemampuan orang, khususnya kelompok rentan dan lemah sehingga mereka memiliki kekuatan atau kemampuan, seperti memenuhi kebutuhan dasarnya sehingga memiliki kebebasan, dalam arti bukan saja bebas dari kelaparan, bebas dari kebodohan, bebas dari kemiskinan. Tujuan pertama pemberdayaan adalah memperkuat kekuasaan masyarakat, khususnya kelompok lemah yang memiliki ketidak berdayaan, baik karena kondisi internal (misalnya persepsi mereka sendiri), maupun karna kondisi eksternal (misalnya ditindas dari struktur social yang tidak adil).

Untuk mengetahui focus dan tujuan pemberdayaan secara oprasional, maka perlu diketahui berbagai indikator keberdayaan yang dapat menunjukkan seseorang itu berdaya atau tidak. Sehingga ketika sebuah program pemberdayaan sosial diberikan, segenap upaya dapat dikosentrasikan pada aspek-aspek apasaja dari sasaran perubahan (misalnya pemberdayaan keluarga miskin) yang perlu dioptimalkan. Menurut Kieffer, Pemberdayaan mencakup tiga dimensi yang meliputi kopetensi kerakyatan, kemampuan sosiopolitik, dan kompetensi partisipatif. Suharto, Parsons et.al. Juga Mengajukan tiga dimensi pemberdayaan yang merujuk pada:

a.    Sebuah proses pembangunan yang bermula dari pertumbuhan individual yang kemudian berkembang menjadi sebuah perubahan sosial yang lebih besar.

b.    Sebuah keadaan psikologis yang ditandai oleh rasa percaya diri, berguna dan mampu mengendalikan diri orang lain.

c.    Pemberdayaan yang dihasilkan dari sebuah gerakan social, yang dimulai dari pendidikan dan politisasi orang-orang lemah dan kemudian melibatkan upaya-upaya kolektif dari orang-orang lemah tersebut untuk memperoleh kekuasaan dan mengubah struktur- struktur yang masih menekan.[2][28]

Adapun strategi pemberdayaan menurut; Parsons et.al. Meyatakan bahwa “proses pemberdayaan umumnya dilakukan secara kolektif.”[3][29] Menurutnya tidak ada literature yang menyatakan bahwa proses pemberdayaan terjadi dalam relasi satu lawan satu antara pekerja sosial dan masyarakat dalam setting pertolongan perseorangan. Meskipun pemberdayaan seperti ini dapat meningkatkan rasa percaya diri dan kemampuan diri masyarakat, hal ini bukanlah strategi utama pemberdayaan. Namun demikian, tidak semua intervensi pekerjaan social dapat dilakukan melalui kolektivitas. Dalam beberapa situasi, strategi pemberdayaan dapat saja dilakukan secara individual; meskipun pada gilirannya strategi inipun tetap berkaitan kolektivitas, dalam arti mengkaitkan masyarakat dengan sumber atau system lain dari luar dirinya. Dalam kontek pekerjaan social, pemberdayaan dapat dilakukan melalui tiga arus atau matra pemberdayaan (empowerment setting):

a.    Aras Mikro.

Pemberdayaan dilakukan terhadap masyarakat secara individu melalui bimbingan, konsling, stress management, krisis intervention, Tujuan utamanya adalah membimbing atau melatih masyarakat dalam menjalankan tugas-tugas kehidupan.

b.    Aras Mezzo.

Pemberdayaan dilakukan terhadap kelompok masyarakat. Pemberdayaan dilakukan dengan menggunakan kelompok sebagai media intervensi. Pendidikan dan pelatihan, dinamika kelompok, biasa digunakan sebagai strategi dalam meningkatkan kesadaran, pengetahuan, keterampilan dan sikap-sikap masyarakat agar memiliki kemampuan memecahkan permasalahan yang dihadapinya.

c.    Aras Makro.

Pendekatan ini disebut juga sebagai strategi system besar (large-system strategi), karna sasaran perubahan diharapkan pada system lingkungan yang lebih luas. Perumusan kebijakan, perencanaan social, kampanye, aksi social, perorganisasian masyarakat.[4][30]

---

[1][27] Ibid

[2][28] Ibid

[3][29] Ibid

[4][30] Ibid