Problematika Nikah Sirri dan Akibat Hukumnya bagi Perempuan

“ Problematika Nikah Sirri dan Akibat Hukumnya bagi Perempuan”.

RINGKASAN DAN SUMMARY

                                   

Pernikahan sirri, yang secara agama dianggap sah, pada kenyataannya justru memunculkan banyak sekali permasalahan yang berimbas pada kerugian di pihak perempuan. Nikah siri sering diambil sebagai jalan pintas pasangan untuk bisa melegalkan hubungannya, meski tindakan tersebut pada dasarnya adalah pelanggaran terhadap  UU No. 1 Tahun 1974 tentang pencatatan perkawinan. Peneliti berusaha mengungkap faktor-faktor apa saja yang melatarbelakangi seseorang melakukan pernikahan siri, disamping problem-problem dan dampak nya yang berimbas pada perempuan.

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif yang bertujuan memperoleh pemahaman yang mendalam dibalik fenomena yang terjadi seputar pernikahan sirri dan problematikanya. Analisis data menggunakan SWOT gender analisis.

Dengan meneliti tiga orang responden yang tinggal di wilayah D.I.Yogyakarta, dan beberapa kasus pembanding, hasil penelitian ini mengungkapkan bahwa yang melatarbelakangi dilakukannya pernikahan siri secara kasus per kasus memang berbeda, namun secara umum pernikahan siri dilakukan karena alasan ingin memperoleh keabsahan secara agama, sehingga tercipta ketenangan batin, minimal terhindar dari perbuatan maksiat.. Dengan menggunakan wawancara mendalam, peneliti berhasil mengungkap problem-problem yang dialami para responden dalam pernikahan sirinya. Problem mendasar yang dirasakan oleh para perempuan pelaku nikah siri justru problem psihis dan tekanan batin sebagai akibat dari ketidakpastian hukum tentang status pernikahannya. Beban psikhis tersebut juga terjadi karena stereotipe masyarakat terhadap perempuan pelaku nikah siri yang dianggap sebagai isteri simpanan, hamil di luar nikah, selingkuhan dan sebagainya.

Melihat lebih banyak kelemahan dan ancaman yang terjadi dalam pernikahan sirri, maka kelebihan yang ada tidak akan bisa mengatasi problem yang dihadapi kecuali memanfaatkan peluang yang ada yaitu itsbat nikah. Berbagai kemadlaratan yang muncul dalam pernikahan sirri, nampaknya juga perlu dikaji lebih serius lagi tentang keabsahan nikah sirri yang selama ini dijadikan jalan pintas untuk menghalalkan hubungan suami isteri.

BAB I 

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Perkawinan merupakan suatu ikatan lahir batin antara laki-laki dan perempuan yang terinstitusi dalam satu lembaga yang kokoh, dan diakui baik secara agama maupun secara hukum. Al Qur’an, secara normatif banyak menganjurkan manusia untuk hidup berpasang-pasangan yang bertujuan untuk mewujudkan keluarga yang bahagia dan tentram. Berkaitan dengan status perkawinan, Al Qur’an juga menyebut dalam surat An-Nisa (4): 21, bahwa perkawinan  sebagai mitsaqan galidhan, yakni sebuah ikatan yang kokoh. Ikatan tersebut mulai diakui setelah terucapnya sebuah perjanjian yang tertuang dalam bentuk ijab dan qabul.

Salah satu kerangka awal untuk mendapatkan jaminan hukum dalam sebuah perkawinan adalah dengan mencatatkannya kepada instansi yang berwenang. Hal ini tidak hanya berlaku bagi orang yang beragama Islam saja, melainkan juga bagi mereka yang beragama Kristen, Katholik, Hindu maupun Budha. Sebagaimana tertuang dalam UU no. 22 tahun 1946 j.o. UU No 32 1954 tentang Pencatatan Nikah, Talak dan Rujuk ( penjelasan pasal 1) juga dalam UU No. l Tahun 1974 tentang Perkawinan pasal 2 ayat 2, yang diperkuat dengan Inpres RI no. 1 tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam pasal 5 dan 6.

Dalam hukum Islam, hukum perkawinan merupakan salah satu aspek yang paling banyak diterapkan oleh kaum muslimin di seluruh dunia dibanding dengan hukum-hukum muamalah yang lain ( Anderson,1994 : 46). Perkawinan adalah mitsaqan ghalidan, atau ikatan yang kokoh, yang dianggap sah bila telah memenuhi syarat dan rukun pernikahan. Berdasarkan Alquran dan hadis, para ulama menyimpulkan bahwa hal-hal yang termasuk rukun pernikahan adalah calon suami, calon isteri, wali nikah, dua orang saksi, ijab dan qabul. Kewajiban akan adanya saksi ini adalah pendapat Syafi’i, Hanafi dan Hanbali ( Yunus, 1996 : 18). Adapun syarat-sahnya nikah, menurut Wahbah Zuhaili adalah antara suami isteri tidak ada hubungan nasab, sighat ijab qabul tidak dibatasi waktu, adanya persaksian, tidak ada paksaan, ada kejelasan calon suami isteri, tidak sedang ihram, ada mahar, tidak ada kesepakatan untuk menyembunyikan akad nikah salah satu calon mempelai tidak sedang menderita penyakit kronis, adanya wali     ( Zuhaili, 1989 : 62).

Melihat kriteria rukun maupun persyaratan nikah di atas, tidak ada penyebutan tentang pencatatan. Keberadaan saksi dianggap telah memperkuat keabsahan suatu perkawinan. Pihak-pihak terkait tidak bisa mengadakan pengingkaran akan akad yang sudah terjadi. Bisa jadi ini didasarkan pada pernikahan masa Rasulullah sendiri tidak ada yang dicatatkan. Dalam kitab fikh klasikpun tidak ada pembahasan tentang pencatatan pernikahan.

Di sisi lain, pada dasarnya Al Qur’an menganjurkan mencatatkan tentang sesuatu yang berhubungan dengan akad. Namun oleh mayoritas fuqaha hal tersebut hanya dianggap sebagai anjuran, bukan kewajiban. Hal itu untuk menjaga agar masing-masing pihak tidak lupa dengan apa yang sudah diakadkan.  Pernikahan pada masa Rasul, tidak ada ketentuan pencatatan karena belum banyak kasus yang berkembang seputar problem pernikahan seperti halnya saat ini. Perkembangan zaman saat ini menuntut suatu penyelesaian yang tegas secara hukum dari berbagai problematika pernikahan. Oleh karenanya, keberadaan dua orang saksi dianggap belum cukup. Karena mobilitas manusia yang semakin tinggi dan menuntut adanya bukti autentik. Meskipun secara hukum Islam tidak termasuk dalam syarat dan rukun nikah, pencatatan pernikahan merupakan bagian yang wajib guna menghindari kesulitan di masa yang akan datang. Dalam Bab II pasal 2 UU No 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan disebut tentang pencatatan perkawinan dengan berbagai tatacaranya. Hal tersebut diperjelas dalam KHI (Kompilasi Hukum Islam) pasal 5 (1) yang menyebutkan, ”Agar terjamin ketertiban perkawinan bagi masyarakat Islam setiap perkawinan harus dicatat”. Begitu juga dalam pasal 6 (2) ditegaskan bahwa ”Perkawinan yang dilakukan di luar pengawasan Pegawai Pencatat Nikah tidak mempunyai kekuatan hukum”.  

Dalam kenyataannya, praktik perkawinan yang terjadi di lingkungan masyarakat  tidak sepenuhnya mengacu kepada Undang-undang. Beberapa proses perkawinan mengacu kepada lembaga keagamaan masing-masing. Fakta ini harus diakui karena pengakuan Negara terhadap pluralisme hukum tidak bisa diabaikan. Konsekuensinya, pilihan hukum dalam bidang keluarga cenderung diserahkan sebagai kewenangan pribadi. Sebagai contoh, kasus nikah siri adalah pilihan hukum yang didasarkan kepada konteks agama, yang penekanan esensinya tidak sekedar hubungan hukum saja, tapi lebih kepada faktor konsekuensi pengamalan ibadah kepada Allah SWT. 

Fenomena yang terjadi, Pencatatan nikah merupakan salah satu yang harus dipenuhi dalam hal anjuran pemerintah, ulil amri, yang dalam hal ini mencakup urusan duniawi. Sementara beberapa kalangan masyarakat muslim, lebih memandang bahwa keabsahan dari sisi agama, lebih penting karena mengandung unsur ukhrawi yang lebih menentramkan, sementara sisi duniawi tadi adalah unsur pelengkap yang bisa dilakukan setelah unsur utama terpenuhi. Dalam hal ini unsur duniawi, yaitu  nikah dengan dicatatkan adalah langkah kedua setelah ketenangan batin didapatkan.

Dari sinilah kemudian kasus nikah siri atau nikah dibawah tangan merebak  menjadi fenomena tersendiri. Nikah sirri adalah  suatu pernikahan, meski telah memenuhi syarat rukun nikah, tetapi karena alasan tertentu, tidak dicatatkan di Kantor Urusan Agama. Secara hukum Islam, pernikahan tersebut dianggap sah oleh beberapa kalangan karena telah memenuhi kriteria keabsahan pernikahan yaitu adanya ijab, qabul, dua orang mempelai, wali dan dua orang saksi. Nikah sirri masih sering dijadikan sebagai alternatif mengantisipasi pergaulan bebas antara laki-laki dan perempuan non muhrim  yang secara psikologis, moril maupun materiil belum mempunyai kesiapan untuk menikah secara formal.

Banyaknya kalangan yang menganggapnya sah, memunculkan imej bagi masyarakat bahwa pernikahan merupakan sesuatu yang mudah untuk dilaksanakan, akibatnya, perjalanan mengarungi bahtera rumah tanggapun dijalani dengan tanpa mempertimbangkan aspek hukum formal yang berlaku. Pada kenyataannya  justru menimbulkan berbagai permasalahan dan konflik rumah tangga yang berimbas kepada persoalan hukum yang sangat merugikan kaum perempuan..

Pernikahan adalah suatu proses hukum, sehingga hal-hal atau tindakan yang muncul akibat pernikahan  adalah tindakan hukum yang mendapat perlindungan secara hukum. Bila perkawinan tidak dicatatkan secara hukum, maka hal- hal yang berhubungan dengan akibat pernikahan tidak bisa diselesaikan secara hukum. Sebagai contoh, hak isteri untuk mendapatkan nafkah lahir dan batin, akte kelahiran anak tidak bisa diurus, hak pengasuhan anak, hak pendidikan anak, hak waris isteri, hak perwalian bagi anak perempuan yang akan menikah dan masih banyak problem-problem lain.

Problem-problem tersebut hanya akan membawa dampak negatif bagi kaum perempuan sebagai pihak yang dinikahi, sementara pihak laki-laki tidak terbebani tanggungjawab formal. Bahkan bila pihak laki-laki melakukan pengingkaran telah terjadinya pernikahan, dia tidak akan mendapat sanksi apapun secara hukum, karena memang tidak ada bukti autentik bahwa pernikahan telah terjadi. Hal ini tentu akan membuka ruang yang lebar terjadinya kekerasan terhadap isteri.

Kekerasan terhadap isteri berasal dari banyak faktor yang pada dasarnya mengarah kepada dominasi konsep partriarkhi dalam masyarakat. Konsep tersebut diterjemahkan sebagai sebuah sistem dominasi laki-laki yang menindas perempuan melalui institusi sosial, politik dan ekonomi. Kenyataannya adalah bahwa budaya patriarkhi mengejawantah dalam bentuk-bentuk historis jenis apapun. Apakah itu dalam sistem feodal, kapitalis maupun sosialis ( Arivia,2003 : 16).

 Meski sudah banyak diketahui bahwa pada prinsipnya nikah sirri merugikan kaum perempuan, namun sampai saat ini fenomena tersebut masih sering dijumpai. Praktik nikah siri tersebut tidak hanya terjadi di lingkungan masyarakat yang awam hukum, berpendidikan rendah, atau golongan ekonomi menengah ke bawah saja, tetapi juga banyak terjadi di lingkungan nasyarakat terpelajar yang memahami hukum, ataupun di lingkungan masyarakat golongan menengah ke atas yang secara ekonomi bisa dikatakan sangat mapan. Tidak jarang ditemui di kalangan masyarakat umum, mahasiswa, artis, ulama bahkan para pejabat.   

 Muncul beberapa dugaan tentang alasan mengapa nikah siri dengan segala resikonya masih juga dijadikan sebagai alternatif. Di kalangan masyarakat yang awam hukum dan masyarakat ekonomi lemah, bisa dimungkinkan karena keterbatasan dana sehingga dengan prosedur yang praktis tanpa dipungut biaya, pernikahan bisa dilaksanakan. Bila dilihat dari aspek agama, ada kemungkinan karena khawatir melakukan dosa dan terjebak dalam perbuatan maksiat, maka pernikahan dengan prosedur yang cepat dan dianggap sah telah memberikan ketenangan batin tersendiri.

Berdasar dari pemaparan di atas, penelitian ini menjadi penting mengingat masih banyak perempuan yang merasa “nyaman” berstatus sebagai isteri dari proses pernikahan sirri. Di sinilah sensitifitas gender belum tersentuh, bahkan dari kaum perempuan sendiri. Dengan menggunakan analisis gender dan pendekatan fenomenologi hukum, peneliti berusaha mengungkap faktor yang mendasari dilangsungkannya nikah sirri beserta problem hukum yang menyertainya.

1.2. Rumusan Masalah        

            Berdasar latar belakang masalah diatas dapat dirumuskan hal – hal sebagai berikut :

1.      Faktor – faktor apa saja yang melatarbelakangi terjadinya nikah sirri ?

2.      Problem apa saja yang menyertai nikah sirri ?

3.      Bagaimana dampak hukum dari pernikahan sirri bagi perempuan ?

BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA

Tidak banyak buku atau penelitian yang secara spesifik membahas tentang pernikahan sirri. Beberapa tulisan seputar pernikahan sirri banyak memandang aspek komparasi antara perspektif hukum Islam dengan perspektif hukum positif. Abdul Halim dalam tulisannya yang berjudul “Nikah Bawah Tangan dalam Perspektif Fuqaha dan UU no. 1 tahun 1974”, menggali persoalan nikah siri dalam perspektif hukum Islam dan perspektif hukum nasional ( Halim,2003:23). Kajian ini berujung kepada berbagai pendapat fuqaha seputar boleh dan tidaknya nikah siri dilihat dari berbagai aspek dan akibatnya. Sedang secara hukum nasional, berdasarkan UU no.1 tahun 1974, sudah ada kejelasan bahwa nikah siri tetap dipandang tidak sah karena tidak mempunyai kepastian hukum. Tulisan Abdul Halim ini cukup memberi penjelasan, bahwa meskipun ditinjau dari perspektif Islam nikah siri relatif dianggap sah, tapi berdasarkan dalil-dalil ushuliyyun serta kaidah-kaidah fiqhiyah, kalangan fuqoha mengklasifikasi boleh dan tidaknya pernikahan siri dilangsungkan, tergantung dari aspek lengkap dan tidaknya syarat dan rukun nikah, maupun dari aspek manfaat dan madharatnya. Analisa terhadap UU No. 1 tahun 1974 dalam tulisan tersebut tidak sedetail analisanya dalam perspektif fikh.

            Berbeda dengan apa yang ditulis oleh Mohammad Hasan Bisyri, meski ada juga analisa seputar perbedaan antara hukum Islam dengan hukum positif  dalam menentukan status nikah siri, Hasan Bisri lebih mengedepankan analisis hukum positif dibanding konteks fikh. Disamping menganalisis tentang status hukum nikah siri dan problematika yang dimunculkan, dia juga memberikan solusi yang ditawarkan untuk mengatasi permasalahan-permasalahan yang muncul sebagai akibat dari nikah siri (Bisri,2004:34).

Titik Rohanah Hidayati meneliti kasus pernikahan siri secara lapangan, dengan menggunakan teknik purposive sampling sebagai penentuan sampelnya (Hidayati,2002:10). Sebagai fenomena unik, pernikahan siri yang marak terjadi di kalangan mahasiswa STAIN Jember dijadikan sebagai objek penelitian melalui analisis gender. Mahasiswa STAIN yang dianggap telah memahami syariat Islam dan Undang-undang Perkawinan  Indonesia bahkan mengetahui dampak hukum dari praktek nikah siri, tetap melakukan pernikahan siri sebagai alternatif hukum. Didapat suatu kesimpulan bahwa kegagalan pernikahan siri sangat merugikan pihak mahasiswa perempuan, sementara mahasiswa laki-laki tidak menganggap adanya kerugian yang fatal terhadap kasus kegagalan nikah siri. Menurut Titik, nampaknya masih ada bias gender dalam memahami fenomena nikah siri tersebut.

Lebih rinci lagi Nurun Najwah menulis dalam “Benarkah Nikah Siri dibolehkan?”, melihat implikasi nikah siri bagi dua belah pihak yang berelasi. Secara spesifik penelitiannya difokuskan pada bagaimana menginterpretasi ulang teks keagamaan yang sering dijadikan rujukan para fuqoha dalam hal kebolehan nikah siri. Teks keagamaan yang menjadi pokok bahasan Nurun adalah studi hadis, baik otentisitas, pemaknaan maupun korelasi antara ide moral dengan realitas sosial. Pemahaman fikh yang mengekspresikan hubungan suami isteri adalah pola hubungan struktural, yang secara realitis pihak perempuan banyak dirugikan dari berbagai sisi, baik sisi ekonomi, sosial, moral, hukum maupun psikologis. Ketika terjadi keretakan dan perselisihan di kemudian hari, perempuanlah yang menanggung beban moral, fisik maupun psikhis lebih berat, karena yang bersangkutan tidak memiliki bukti formal sebagai seorang isteri        ( Najwah,2004:256).

Sedangkan Jawahir Thontowi mengupas secara singkat, padat dan cukup signifikan untuk ditelaah kembali seputar masalah nikah siri. Salah satu yang ia pertanyakan adalah bagaimana seseorang patuh terhadap ajaran Islam, namun dalam waktu yang bersamaan dia melakukan pelanggaran terhadap kesepakatan yang tercantum dalam Undang-undang. Bagaimana dengan konsep Islam sebagai ad-dien yang sempurna, dimana pemenuhan janji kepada Allah mestinya juga sejajar dengan pemenuhan  janji terhadap sesama manusia  (Thontowi, 2002: 57). Segala hal yang dilakukan secara illegal, meski beberapa kalangan menganggapnya sah, sebenarnya hanya bisa dijadikan sandaran hanya ketika  menghadapi kondisi khusus dan dalam situasi tertentu. Adapun penyelesaian hukum yang berhubungan dengan hal tersebut tidak selalu dapat dilakukan melalui prosedur yang tepat dan benar. Imbas dari pernikahan illegal tersebut adalah kaum perempuan yang berdiri tanpa status hukum dan tidak ada perlindungan hukum terhadapnya.

Sudah menjadi catatan sejarah, bahwa dari dulu kaum perempuan selalu ditempatkan dalam posisi yang tersubordinasi. Hal ini terjadi karena berbagai mitos yang memojokkan perempuan selalu dipertahankan, hingga menjadi semacam dogma yang mengakar pada masyarakat setempat. Salah satu mitos tersebut adalah cerita tentang penciptaan perempuan dan keluarnya Adam dari surga ke bumi. Hawa diciptakan dari tulang rusuk Adam, oleh karena itu fungsi diciptakannya adalah untuk melengkapi hasrat Adam, dan Hawalah penyebab jatuhnya Adam dari surga ke bumi. Perempuan dianggap sebagai sumber godaan syetan, penyebab terjadinya tindakan pelecehan seksual, berbahaya dan membutuhkan control dari laki-laki (Kiddie,1991:3). Mitos-mitos tersebut akan semakin kuat bila faktor agama turut berperan di dalamnya, hingga eksistensi mitos sendiri akan terhapus dan justru terlegitimasi dengan unsur teologis.

Tidak hanya bagi kaum laki-laki, kaum perempuan sendiri merasa yakin dengan menempatkan diri pada posisi itu, dan beranggapan bahwa hal tersebut datangnya dari Tuhan. Sehingga batas-batas antara laki-laki dan perempuan semakin jelas baik dalam pandangan kosmos maupun secara struktur sosial.  Kondisi semacam ini dalam perkembangannya semakin dikuatkan oleh penafsiran-penafsiran yang keliru terhadap teks-teks keagamaan, akibatnya, secara sosiologis memunculkan perilaku kekerasan terhadap perempuan.

Alqur’an sebagai rujukan  prinsip masyarakat Islam, pada dasarnya mengakui bahwa kedudukan laki-laki dan perempuan adalah sama                        ( Assad,1980:933). Keduanya diciptakan dari satu nafs (living entity),  dimana yang satu tidak memiliki keunggulan atas yang lain. Bahkan Alquran tidak menjelaskan secara tegas bahwa Hawa diciptakan dari tulang rusuk Adam sehingga kedudukan dan statusnya lebih rendah ( Fakih,2001: 130). Atas dasar itu, prinsip Alquran terhadap  kaum laki-laki dan perempuan adalah sama, dimana hak isteri diakui dan sederajat dengan hak laki-laki.

Sebagaimana yang terjadi dalam kasus nikah sirri, masih banyak kaum perempuan yang beranggapan bahwa nikah sirri adalah suatu bentuk tanggung jawab moral kaum laki-laki yang bersedia melewati tahapan hubungan yang lebih serius. Untuk sesaat memang bisa dibenarkan, namun secara faktual proses pernikahan tersebut sangat tidak adil gender mengingat kaum perempuan akan menuai banyak permasalahan di kemudian harinya. Sebaliknya, pihak laki-laki tidak menanggung beban , bahkan ketika dia lalai akan kewajibannya sebagai seorang suami ( secara sirri), tidak ada tuntutan hukum.

Meninjau kembali keabsahan nikah sirri secara syar’i, akan berbenturan dengan maqashid asy-syariah atau tujuan diberlakukan hukum syariah yang meliputi : 1). Menjaga jiwa (Hifdz an-nafs), 2). Menjaga agama (Hifdz ad-din), 3). Menjaga keturunan (Hifdz an-nasl), 4).Menjaga akal (Hifdz al-aql) dan  5).Menjaga harta (Hifdz al-mal) (Khallaf,1994:313-316).  Ketika pernikahan dilakukan secara siri tanpa dicatatkan kepada pihak yang berwenang, secara agama, bila telah memenuhi rukun syarat pernikahan adalah sah. Dengan latar belakang khawatir terjadinya zina atau perbuatan lain yang melanggar syariat, maka pernikahan tersebut  dikategorikan ke dalam tujuan hifdz ad-din dan hifdzu an-nasl. Yang perlu dikaji lagi adalah bahwa tujuan tersebut hanya bisa terwujud sesaat setelah pernikahan berlangsung. Namun dampak hukum dari perkawinan dan akibat-akibat lain yang sering muncul dalam perkawinan akan muncul dalam rentang waktu panjang. Sementara maqashid al-syari’ah tidak ditujukan untuk ketenangan sesaat, tetapi antisipasi jangka panjang lebih diperhitungkan.

   Beberapa penelitian dan statement di atas, memberi inspirasi bagi peneliti untuk meneliti lebih dalam fenomena nikah sirri yang berperspektif perempuan. Selama ini nikah sirri relatif masih dianggap sebagai alternatif terbaik dalam penyelesaian problem prosedur pernikahan. Dengan memilih pernikahan sirri, tanpa disadari, atau justru dengan penuh kesadaran perempuan mengikhlaskan diri untuk menghadapi permasalahan hukum yang lebih rumit lagi di kemudian hari.

BAB III.  

TUJUAN DAN MANFAAT PENELITIAN

Penelitian ini bertujuan untuk mengungkap faktor- faktor apa saja yang mendorong seseorang melakukan nikah sirri. Secara hukum formal diketahui bahwa nikah sirri adalah proses perkawinan yang illegal, namun masih banyak dijumpai fenomena nikah sirri yang terjadi dari berbagai kalangan. Nikah sirri sendiri pada dasarnya adalah suatu problem hukum, yang akibat hukumnya akan sangat berdampak pada perempuan yang dinikahi.

Berdasar dari penelitian yang berperspektif perempuan, penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat untuk membuka ruang fikir perempuan, bahwa dalam negara hukum seperti di Indonesia, nikah sirri  bukanlah alternatif terbaik untuk mengatasi problem prosedur perkawinan.

BAB IV.

METODE PENELITIAN

4. 1 Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah qualitative research, yakni penelitian yang menghasilkan temuan-temuan yang tidak cukup hanya didapat dengan menggunakan prosedur-prosedur statistik atau dengan cara-cara lain dari kuantifikasi atau pengukuran, tetapi dengan menunjukkan pada penelitian tentang kehidupan masyarakat, sejarah, tingkah laku, fungsionalisasi organisasi, pergerakan-pergerakan sosial, atau hubungan kekerabatan ( Strauss,1997:11). Melihat sifat penelitian ini maka metode yang akan digunakan adalah metode kualitatif. Fokus dari jenis penelitian kualitatif, adalah ingin memperoleh pemahaman yang lebih dalam di balik fenomena yang berhasil direkam kaitannya dengan problemátika diseputar nikah sirri.

Untuk memahami secara lebih dalam dan menyeluruh, jelas tidak cukup dengan hanya melihat adanya hubungan sebab akibat dari beberapa variabel yang diajukan, melainkan harus digali makna dan pemahaman yang lebih dalam terhadap pandangan hidup dan karakter para pelaku nikah sirri sehingga akan diperoleh pemahaman yang lebih dalam terhadap pertanyaan-pertanyaan yang diajukan dalam penelitian ini (Varma,1982:101).

Adapun yang menjadi landasan teoritis pendekatan kualitatif adalah fenomenologi dan interaksionisme simbolik. Lazimnya dalam sebuah penelitian kualitatif; mengarah kepada pemahaman keadaan-keadaan atau individu-individu secara utuh tidak diredusir (disederhanakan) kepada variabel yang telah ditata (dalam bentuk hipotesa). Konsep dan teori yang terbangun niscaya berangkat dari temuan-temuan lapangan itu sendiri dan berdasar pada gambaran masyarakat atau individu secara personal menurut mereka sendiri mengungkapkan pandangan dunianya (Bogdan,1992:45).  Dengan pendekatan fenomenologi akan ditemukan fakta atau penyebab terjadinya pernikahan sirri melalui pemahaman makna terhadap para pelaku nikah sirri dalam situasi tertentu. Sedang Interaksi simbolis  memberi ruang pada proses interpretasi dari hasil data lapangan yang diperoleh (Handayani, 2006:56).

Tegasnya, penelitian ini lebih bersifat induktif, yakni berawal dari hal-hal yang bersifat khusus berdasar pada temuan-temuan di lapangan menuju kesimpulan umum. Analisis induktif membuat hubungan  peneliti dengan responden menjadi eksplisit, sehingga dapat memperhitungkan nilai secara eksplisit sebagai bagian dari struktur analitik. Teori mendasar ini dikenal sebagai grounded theory (Handayani,2006: 57).

           

4.2 Pelaksanaan  Penelitian

      Waktu Pelaksanaan Penelitian ini dimulai tanggal 1 Juni s/d 30 Nopember tahun 2008, sedangkan tempat pelaksanaan di Propinsi D.I. Yogyakarta.

4.3 Subjek Penelitian

      Yang menjadi subjek dalam penelitian ini adalah  masyarakat di Propinsi D.I.Yogyakarta yang melakukan atau yang pernah melakukan nikah sirri.

4.4 Teknik Pengumpulan Data

Dalam rangka mengumpulkan data lapangan, agar didapatkan keterangan lebih jelas, detil, dan rinci maka peneliti menggunakan teknik-teknik sebagai berikut:

1.      Indepth interview, atau wawancara langsung dan mendalam terhadap pihak-pihak yang kompeten, termasuk meletakkan setiap individu dalam kerangka yang menyeluruh (holistic setting), tidak diisolasi dalam variabel-variabel tertentu. Adapun informannya adalah:

a.       Para pelaku nikah sirri. Sebagai “nara sumber” mereka adalah pelaku utama dan merupakan individu atau kelompok strategis paling kompeten memberi keterangan dalam penelitian ini sehingga informasi dapat dieksplorasi secara lebih mendalam.

b.      Masyarakat. Mereka merupakan subsistem paling vital dalam mendekonstruksi atau bahkan boleh jadi melestarikan sistem model nikah sirri tersebut. Masyarakatlah yang secara langsung sebagai pihak yang paling merasakan dampak dari keputusan tindakan nikah sirri sehingga dapat dijadikan alat ukur untuk menimbang perubahan-perubahan yang terjadi dan kemungkinan-kemungkinannya.

c.       Tokoh agama, akademisi, profesional dan peneliti. Hal ini tentu saja dapat dijadikan sebagai pengontrol sekaligus pembanding terhadap informasi yang datang dari sumber data primer atau utama, sehingga dapat diobyektifikasi dan dikomparasi.

Secara metodologis, penelitian ini menggunakan model sampel bola salju (snowball sampling), yakni penelitian ini diakhiri jika dalam penggalian data sudah tidak diperoleh temuan-temuan yang sejalan dengan data yang dibutuhkan.

2.      Observation Research, yaitu pengamatan langsung terhadap lokasi penelitian dengan mencermati fenomena-fenomena yang mengemuka. Di sini, peneliti harus berinteraksi sosial yang intensif antara peneliti dengan yang diteliti. Dari observasi ini diharapkan temuan lapangan dapat diidentifikasi.

3.      Dokumentary research; yakni inventarisasi dan menelaah data dokumen yang dimungkinkan dapat memberi informasi, penjelasan, dan rujukan terhadap topik penelitian ini. Dokumen ini bisa bersifat pribadi maupun dokumen yang ada di instansi atau lembaga yang memiliki relevansi dengan konteks penelitian ini.

Adapun cara menguji validitas datanya sebagai berikut:

a.       Melakukan pendekatan diri dengan informan diharapkan dapat mengurangi subyektifitas informasi yang diberikan.

b.      Melakukan diskusi dengan peneliti lainnya perihal penelitian sejenis.

Setelah data dikumpulkan, langkah selanjutnya adalah melakukan proses pemilihan yang muncul dari catatan-catatan tertulis di lapangan atau transkrip rekaman di lapangan agar dapat ditentukan data mana yang bisa memberikan inforrmasi berharga terkait dengan penelitian ini. Selanjutnya adalah penyajian data, yakni mengumpulkan informasi yang tersusun agar dapat dipilah secara tegas dan jelas. Sedangkan langkah terakhir adalah verifikasi atau pembuktian penarikan kesimpulan, yaitu pencarian arti, pola-pola, penjelasan, sebab-akibat dan lain-lain.

4.5 Teknik Analisis Data

Teknik Analisis data penelitian ini menggunakan SWOT gender analisis. Analisis SWOT adalah analisis yang mengidentifikasi faktor internal yaitu kekuatan dan kelemahan, juga faktor eksternal berupa peluang dan ancaman          ( Hoy, 1991 :259). Dalam kasus nikah sirri, bisa terungkap bahwa kelemahan-kelemahan yang ada akan menjadi ancaman  yang serius terutama bagi kaum perempuan. Sedang kekuatan bisa dikatakan hanya bersifat sementara kecuali jika memanfaatkan peluang yang ada.

Teknik  Analisis Gender  SWOT  dalam kasus Nikah Sirri:  

Faktor  Internal Faktor eksternal	Kekuatan: ·         Sah secara agama ·         Terhindar dari pergaulan bebas dan dosa ·         Ketenangan batin yang sifatnya sementara	Kelemahan : ·         Pelanggaran terhadap hukum positif ·         Tidak ada perlindungan hukum terutama bagi isteri. ·         Benturan dengan opini public ·         Sulit bersosialisasi karena dianggap tinggal serumah tanpa ikatan yang sah ·         Merugikan anak karena secara hukum keberadaan anak tidak diakui oleh negara. ·         Memunculkan berbagai konflik internal yang lain dalam keluarga.
Peluang : ·         Walimatul Ursy ·         Isbat nikah	·         Walimatul ursy (tanpa itsbat) –   jelas dimata agama dan masyarakat. ·         Isbat nikah (tanpa walimatul `ursy) – jelas dimata agama dan hukum negara. ·         Walimatul ursy dan itsbat nikah – jelas dimata agama, hukum dan publik.	·         Walimatul `ursy --- meminimalisir imej negatif masyarakat, namun masih ada kendala hukum. ·         Isbat nikah (tanpa walimatul ursy) --  sudah mendapat kepastian hukum, tinggal meluruskan opini publik ·         Walimatul ursy dan itsbat nikah --  kepastian hukum dan kejelasan dimata masyarakat.
Ancaman : ·         Status isteri yang tidak tercatat secara hukum memunculkan peluang untuk terjadi kekerasan dalam rumah tangga. ·         Isteri tidak mendapat perlindungan hukum bila terjadi pelanggaran dari suami tentang hak-hak isteri ( nafkah lahir/batin, hak waris, dan sebagainya) ·         Anak kandung tidak mendapatkan hak-haknya ( akta kelahiran, hak waris, hak pendidikan, hak perwalian untuk anak perempuan yang hendak menikah, dan sebagainya). ·         Anggapan negatif dari masyarakat ( hamil sebelum nikah, poligami, orang tua tidak setuju, menghindar dari konflik tertentu, belum siap secara moril dan materiil, dan sebagainya) ·         Adanya kemungkinan pihak pasangan akan memalsukan dokumen – dokumen untuk kelancaran administrasi.	Kekuatan ini bisa dikatakan bersifat sementara. Bila tidak mengambil peluang yang ada sebagai alternatif yang harus ditempuh, maka ancaman-ancaman yang teridentifikasi disini akan memunculkan aspek kekerasan dalam rumah tangga yang sekaligus mengganggu keharmonisan rumah tangga.	Kelemahan dari nikah sirri memunculkan berbagai ancaman yang berakibat sangat merugikan kaum perempuan bahkan anak-anak yang dilahirkannya. Kelemahan dan ancaman inilah sesungguhnya problem yang harus segera dicarikan solusi terbaik.

            Tabel diatas menjelaskan bahwa ada kondisi yang sangat tidak seimbang antara kekuatan (Strength ) dengan ancaman ( Threat ) yang akan muncul. Pada prinsipnya  kekuatan hanya satu yaitu sah secara agama.  Keabsahan itu secara internal akan membawa ketenangan batin bagi diri pasangan. Akan tetapi bila melihat sisi kelemahan ( Weekness )nya,  ketenangan tersebut hanya bersifat sementara, karena selanjutnya akan terkubur oleh permasalahan-permasalahan dan benturan-benturan dari berbagai pihak. Kelemahan yang paling nyata adalah benturan dengan hukum positif. Dalam arti, perkawinan yang dilakukan merupakan bentuk pelanggaran UU Perkawinan yaitu UU No.1 tahun 1974 pasal 2, yang sudah dirinci secara jelas dalam KHI pasal 5-7. Kelemahan-kelemahan tersebut akan banyak menimbulkan ancaman di kemudian hari. Perkawinan adalah perbuatan hukum, karena akan memunculkan akibat-akibat hukum yang lain. Bila perkawinan tersebut tidak sah secara hukum, maka segala hal yang berhubungan dengan akibat hukum dari perkawinan tidak akan berlaku. Bila pelanggaran hukum dilakukan oleh suami, isteri dan anak tidak bisa mendapat perlindungan hukum. Begitu pula bila terjadi perceraian, Isteri tidak bisa menuntut hak-haknya seperti hak nafkah atau hak waris. Sementara anak tidak bisa mengurus akta kelahiran, hak pendidikan, hak waris dan sebagainya. Tidak menutup kemungkinan pihak pasangan akan memalsukan identitas demi memperoleh hak-haknya secara hukum.  

Pernikahan sirri juga memungkinkan timbulnya kekerasan terhadap perempuan. Karena merasa sudah sah, seorang suami bebas melakukan apa saja terhadap isterinya, dan bila terjadi kekerasan atau pelanggaran-pelanggaran yang merugikan isteri, si isteri tidak bisa menuntut, sementara suami mempunyai kebebasan secara hukum. Bahkan bila suami kemudian menikah lagi secara resmi dengan perempuan lain, isteri tidak bisa berbuat apa-apa. Hal itu tentu sangat merugikan pihak perempuan. Ketika perempuan merelakan dirinya dinikahi secara siri, otomatis dia menyerahkan dirinya hidup tanpa perlindungan hukum, sedangkan pihak suami hampir tidak mempunyai kerugian apapun.

Selain cacat dimata hukum, pernikahan siri juga cacat secara sosial. Tidak semua masyarakat bisa memaklumi, karena latar belakang dilangsungkannya pernikahan siri memunculkan pandangan negatif misal anggapan hidup serumah tanpa ikatan yang resmi karena perselingkuhan, poligami, tidak disetujui orang tua, terlanjur hamil dan sebagainya. Meskipun secara riil yang melakukan pernikahan sirri adalah sepasang laki-laki dan perempuan, namun tak urung juga  opini-opini tersebut ditujukan kepada kaum perempuan. Anggapan masyarakat tentang isteri kedua, perempuan simpanan, kehamilan tak diinginkan dan sebagainya adalah stereotip yang seakan-akan hanya perempuanlah yang bersalah. Oleh karenanya, selama masih ada jaminan hukum yang bisa memberi perlindungan kepada kaum perempuan, kenapa tidak dimanfaatkan.   

            Disamping Stength (kekuatan) , Weekness (kelemahan) dan Threat (ancaman)  yang peneliti paparkan di atas, ada suatu peluang ( Opportunity ) yang bisa jadikan solusi untuk mengantisipasi terjadinya ancaman- ancaman yang muncul. Peluang yang paling tepat adalah Itsbat nikah atau pengesahan pernikahan. Itsbat nikah tersebut diajukan ke Pengadilan Agama Kabupaten atau Kota setempat. Dengan itsbat nikah maka status perkawinan menjadi jelas, baik dimata agama maupun di mata hukum. Kelemahan- kelemahan dan ancaman- ancaman akan terhapus karena perkawinan sudah mendapat perlindungan hukum. Peluang berikutnya adalah mengadakan walimah al-ursy, sekedar pemberitahuan kepada masyarakat sekitar tentang adanya pernikahan yang sah. Dengan ini anggapan negatif masyarakat bisa diminimalisir, sehingga pasangan tidak akan mengalami kesulitan lagi dalam bersosialisasi dengan masyarakat.

BAB V

HASIL DAN PEMBAHASAN

Penelitian ini dilakukan terhadap pasangan yang melakukan pernikahan siri di beberapa wilayah di Daerah Istimewa Yogyakarta. Beberapa responden yang ditemui, tidak semuanya bersedia memberikan informasi. Responden yang bersedia memberikan informasi, tidak  semuanya memberi keterangan secara lengkap. Penjelasan yang diberikan sangat singkat dan terkesan tidak ingin orang mengetahui bahwa pernikahannya adalah pernikahan sirri. Dari beberapa responden hanya ada 3 responden yang peneliti anggap cukup memberikan data bagi penelitian ini. Untuk  mendukung akurasi data, peneliti juga melakukan wawancara kepada sejumlah masyarakat, tokoh agama, hakim maupun akademisi. Disamping itu peneliti juga mengulas sejumlah kasus pembanding.

  

5.1. Beberapa Contoh Kasus

·         Responden Ati (40)* memilih menikah sirri bahkan sebagai isteri kedua dengan alasan suami menginginkan keturunan.  Selama ini suami tidak mendapatkannya dari isteri pertama. Meskipun mempunyai latar belakang pendidikan tamat SMA, tetapi dia mengetahui dan memahami bahwa pernikahan tersebut akan berresiko secara hukum karena tidak dicatatkan di KUA. Dan demi ketenangan batin supaya tidak banyak beredar fitnah di masyarakat, maka pada tahun 1999, dengan persetujuan isteri pertama  Ito (50) calon suaminya, dia menikah dengan syarat rukun pernikahan yang sah secara Islam tanpa dicatatkan di KUA setempat. Penyebab lain dilangsungkannya pernikahan tersebut adalah tempat kerja Ito tidak membuka ruang bagi pegawainya untuk memiliki 2 isteri. Sebagai Pegawai Negeri Sipil, ijin untuk melakukan poligami akan sangat sulit didapatkan secara prosedural, oleh karenanya jalan pintas yang ditempuh adalah pernikahan siri. Pernikahan sirinya berjalan tanpa banyak hambatan dari pihak keluarga, kalau toh ada pandangan negatif masyarakat, menurutnya, hanya di awal-awal pernikahan. Untuk seterusnya dia merasa nyaman menjalani kondisi tersebut. Tujuan utama dari pernikahannya adalah ingin memiliki anak. Namun ternyata tuhan berkehendak lain, tahun demi tahun berjalan, keturunan yang diharapkan tidak juga hadir. Secara jujur dia katakan bahwa meskipun belum ada keturunan, namun jarang muncul konflik yang serius dalam rumah tangganya, baik hubungan intern dengan Ito, maupun hubungan dengan isteri pertama Ito. Konflik mulai muncul ketika posisinya sebagai isteri yang tidak resmi perlahan-lahan mengusik ketenangan batinnya. Ati sadar bahwa dengan posisinya, dia tidak akan punya hak apa-apa untuk menuntut dan membela diri bila kemungkinan terjadi hal-hal yang tidak diharapkan. Keberadaannya sebagai isteri kedua tidak pernah diberitahukan kepada teman-teman kantor. Ketika ada undangan-undangan resmi kantor yang berhubungan dengan suami isteri, isteri pertamanyalah yang selalu dilibatkan. Kondisi tersebut hanya merupakan salah satu contoh dari sekian peristiwa, yang lama-lama sangat mengganggu posisinya. Ati mulai mendekati suaminya untuk memikirkan kembali statusnya secara resmi.  Ito juga berusaha mencari informasi di tempat kerjanya bila kemungkinan ada celah yang bisa ditempuh untuk menikah secara resmi dengan isteri kedua. Namun yang muncul justru konflik baru, yaitu atasan mulai mempermasalahkan status isteri keduanya. Bukan ijin yang didapat, justru keharusan baginya untuk memilih salah satu diantara dua isterinya, atau berhenti dari pekerjaan. Konflik inilah yang kemudian mulai memicu ketegangan dalam rumahtangga Ito. Yang pada akhirnya Ito lebih memilih isteri pertama.  Pernikahan siri Ati dan Ito berakhir lewat perceraian setelah 8 tahun dijalani tanpa membuahkan keturunan. Perceraian yang terjadi pada keluarga Ati dan Ito, semata-mata hanya karena menginginkan status hukum yang jelas bagi Ati. Namun ternyata keinginan tersebut tidak bisa diwujudkan. Ini merupakan suatu indikasi bahwa pernikahan siri yang pada awalnya tidak bermasalah, secara berangsur akan memunculkan masalah-masalah hukum yang serius yang berimbas pada perempuan. Ketika satu pertanyaan dilontarkan kepada Ati tentang kesediaannya kembali untuk menikah secara siri, dia menjawab dengan tegas, “tidak”, karena senyaman apapun itu tidak akan bertahan lama, dan secara hukum akan sangat menyulitkan posisi perempuan dan anak-anaknya.

·         Kasus berikutnya adalah pernikahan siri yang dilakukan oleh  Tini (26) dengan Tono (27). Keduanya adalah mahasiswa asal Jawa Timur yang pada waktu itu kuliah di salah satu PTN di Yogyakarta. Keduanya mulai kenal dan dekat sejak 2 tahun sebelum pernikahan sirri dilangsungkan. Mereka saling mengenal di sebuah pengajian mahasiswa yang dikelola oleh suatu kelompok tertentu. Khawatir gejolak jiwa mudanya tidak terkontrol, untuk menghindari perbuatan maksiat, mereka memberanikan diri meminta kepada masing-masing orang tua untuk menikahkan secara agama tanpa dicatatkan dulu di KUA. Di samping itu, untuk menikah secara resmi keduanya merasa belum siap secara  mental dan material, mengingat statusnya yang masih  mahasiswa. Namun baik orang tua Tono maupun Tini  tidak menyetujui pernikahan sebelum kuliah selesai. Niat tersebut kemudian dikonsultasikan kepada ustad pembimbingnya. Dengan pertimbangan menghindari perbuatan maksiat, pada tahun 2004 ustad tersebut bersedia menikahkan  meski tanpa sepengetahuan orang tuanya. Problem yang dihadapi oleh pasangan Tono dan Tini yang paling mendasar justru problem intern dalam mengendalikan hawa nafsu. Sebelum menikah mereka punya komitmen untuk tidak akan kumpul dulu sampai menyelesaikan kuliah. Namun yang terjadi justru sebaliknya, dengan status baru sebagai suami isteri yang sah            ( secara agama), keinginan untuk memenuhi kebutuhan biologis justru semakin tidak terbendung. Konflik dengan orang tuanya yang merasa ‘disepelekan’ sangat mengganggu batinnya. Asumsi sebagai anak durhaka dan perasaan berdosa selalu menghantui pikirannya. Selama perkawinan orang tua tidak pernah mengirim uang sehingga mereka harus berusaha sendiri untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari dan biaya untuk kuliah. Beruntung setelah mengetahui kehamilan Tini, orang tua masing-masing mulai menyetujui pernikahannya. Sampai sekarang pasangan tersebut menetap di Yogyakarta dan sudah memiliki 1 orang anak yang sah secara hukum, karena pernikahannya sudah dicatatkan setahun setelah pernikahan sirinya.

·          Kasus ketiga adalah yang dialami oleh Tatik (50 ) yang tinggal di salah satu wilayah yang cukup terpencil di kabupaten Gunung Kidul. Tatik menikah dengan Totok (65) 32 tahun yang lalu saat usianya masih 18 tahun. Sementara waktu itu Totok sudah memiliki seorang isteri dengan 4 orang anak yang menetap di wilayah kota Yogyakarta. Totok  adalah tetangga satu desa, seorang pegawai yang sukses di kota yang setiap kali datang menengok kampungnya selalu naik mobil. Untuk ukuran waktu itu mobil adalah barang mewah yang belum tentu seminggu sekali lewat di desanya. Tatik yang hanya lulusan SD dan sangat lugu, senang saja ketika sering diajak Totok jalan-jalan naik mobil.   Belakangan diketahui Tatik hamil dari hasil hubungannya dengan Totok. Meski tahu Totok sudah beranak isteri, dia merasa yang terpenting baginya adalah menyelamatkan aib keluarga dan status anak dalam kandungannya. Melalui berbagai macam kesepakatan, akhirnya pernikahan dilangsungkan secara siri karena posisi Totok sebagai PNS tidak memungkinkan untuk menikahi dua isteri secara resmi.

Kasus ini paling rumit di banding dua kasus sebelumnya. Kehamilan yang tidak diinginkan memaksa keduanya untuk menikah. Totok yang Pegawai Negeri Sipil dan sudah berkeluarga, merasa kesulitan harus menikahi Tatik yang sudah mengandung anaknya. Satu-satunya cara adalah dengan pernikahan siri, meski tanpa persetujuan isteri. Yang terjadi setelah pernikahan tersebut adalah konflik berkepanjangan antara Tatik dengan keluarga isteri pertamanya. Totok yang tetap tinggal bersama isteri pertama, menambah penderitaan batin Tatik yang tengah mengandung anaknya. Kehadiran Totok yang sebulan sekali di rumahnya tidak bisa mengobati kepedihan perjalanan hidup yang dialami.  Untung saja Tatik adalah adalah seorang wanita yang ulet, tidak banyak bicara dan tabah menghadapi kondisi.  Sampai sekarang Tatik tetap tinggal di desa bersama anak perempuan hasil pernikahannya dengan Toto. Dengan membuka usaha kecil-kecilan, Tatik bisa memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari tanpa harus menunggu pemberian nafkah dari Toto. Rupanya kehadiran anak tidak mengubah jadwal berkunjung Totok, bahkan yang dirasakan justru ketegangan, prasangka dan cap negatif yang dituduhkan oleh isteri pertama dan anak-anaknya. Meski tinggal di tempat yang berbeda dan bahkan cukup jauh ditempuh, tapi permasalahan-permasalahan intern dalam kedua keluarga tersebut tidak mereda. Ketegangan tersebut berjalan bertahun-tahun. Sementara Totok yang sekarang sudah pensiun lebih banyak tinggal dengan isteri pertamanya di Yogyakarta. Ironisnya, ketika kondisi Totok sering sakit-sakitan dan anak perempuan Tatik menikah dengan anak keluarga yang cukup terpandang di Yogyakarta,  ketegangan berangsur-angsur mulai mereda dan silaturrahim terjalin baik sampai sekarang.

·         Contoh kasus lain adalah pernikahan sirri yang dilakukan oleh pasangan Joko dan Ida.* Joko adalah seorang sarjana yang sudah bekerja di sebuah perusahaan terkemuka di Jakarta. Dan Ida adalah mahasiswi sebuah PTS di Yogyakarta. Pernikahannya terjadi karena orang tua mereka sudah menjodohkan sejak kecil. Mereka berdua berasal dari satu kampung di salah satu kabupaten di Jawa Tengah. Perjodohan ini tidak diketahui oleh Ida. Dan sebagai mahasiswa di Jogja, Ida menjalin hubungan dekat dengan seorang pemuda asal luar Jawa. Mengetahui hubungannya dengan pria luar jawa semakin serius, orang tua Ida mempercepat pernikahan yang sedianya akan dilangsungkan setelah kuliah Ida selesai. Ida tidak bisa menolak keinginan orang tua, karena belakangan Ida baru tahu, Jokolah yang ternyata membiayai kuliah Ida selama ini. Pernikahan dilakukan tanpa dicatatkan di KUA, dengan pertimbangan Ida masih kuliah di Jogja. Rencananya, setelah Ida menyelesaikan kuliah baru pernikahan akan diresmikan sekaligus melangsungkan resepsi. Ida juga akan diboyong ke Jakarta mengikuti Joko. Pernikahan tersebut tentu saja membuat Ida sangat stress dan tertekan. Meski tinggal berlainan kota, status Ida yang sudah menikah sangat menghambat pergaulannya dengan teman-teman kuliah, terlebih dengan mantan pacarnya. Bukan hanya itu,  kondisi tersebut ternyata justru sangat mengganggu kuliah dan aktivitas kampus yang lain. Beban psikis yang dia alami, berimbas pada kondisi psikhis dan kuliahnya menjadi terbengkalai.

·         Kasus  yang cukup memancing perdebatan adalah kasus  pernikahan sirri antara Syekh Pujiono (43) dengan seorang gadis kecil Lutfiana Ulfa (12). Pernikahan kontroversial antara seorang pemilik Pondok Pesantren Miftahul Jannah Desa Bedono Kecamatan Jambu Kabupaten Semarang tersebut sempat menghebohkan masyarakat di bulan Oktober- November 2008. Pernikahan sirri dilakukan, disamping posisi Ulfa sebagai isteri kedua, usia Ulfa masih jauh dari kriteria batasan usia pernikahan dalam UU Perkawinan, yakni 16 tahun. Secara Islam, essensi dari perkawinan memang sah, tapi bila memunculkan polemik berkepanjangan dan meresahkan para orang tua, kaum perempuan dan masyarakat pada umumnya, apa keabsahan tersebut sesuai dengan tujuan ditetapkannya syariat hukum Islam. Pernikahan Sirri sendiri sudah merupakan pelanggaran UU Perkawinan, ditambah  pelanggaran terhadap batasan usia perkawinan, yang hal itu juga melanggar UU Perlindungan Anak. Dan kalau seperti yang dikatakan oleh Syekh Puji bahwa setelah menjadi isterinya Ulfa akan dijadikan manager dalam perusahaannya, itu juga pelanggaran terhadap UU Perburuhan yang menempatkan anak dibawah umur sebagai pekerja. Meski setelah ada desakan dari beberapa pihak pernikahan tersebut pada akhirnya “ditunda”, namun tidak ada sanksi hukum yang dibebankan kepada Syekh Puji yang secara faktual sudah melanggar UU Perkawinan dan UU Perlindungan Anak. Dan siapa yang akan bertanggung jawab atas beban psikhis yang di alami oleh Ulfa  sebagai perempuan dan sebagai gadis dibawah umur ? Syekh Puji, orang tuanya, Komnas Perlindungan Anak, pemerintah atau masyarakat ?   

5.2. Faktor  yang Melatarbelakangi Terjadinya Pernikahan Siri

Melihat kasus-kasus di atas, masing-masing mempunyai latar-belakang yang secara khusus berbeda, namun secara umum adalah sama yaitu ingin memperoleh keabsahan.  Dalam hal ini yang dipahami oleh masyarakat adalah pernikahan siri sudah sah secara agama. Bapak Drs.Jeje Zainudin, M.SI, Ketua Pengadilan Agama Gunungkidul mengatakan bahwa masih banyak yang berpendapat nikah merupakan urusan pribadi dalam melaksanakan ajaran agama, jadi tidak perlu melibatkan aparat yang berwenang dalam hal ini Kantor Urusan Agama ( KUA ). Disamping itu pernikahan sirri juga dianggap sebagai jalan pintas bagi pasangan yang menginginkan pernikahan namun belum siap atau ada hal- hal lain yang tidak memungkinkannya terikat secara hukum.

            Ati merasa tidak ada yang salah dengan pernikahan sirrinya, toh dengan sepengetahuan isteri pertama dan dengan alasan ingin mendapatkan keturunan. Sebelum menikah Ati sendiri tahu, kalau pernikahannya tidak dicatatkan. Yang melatarbelakangi pernikahan sirrinya adalah status sebagai isteri kedua dari seorang Pegawai Negeri, tidak memungkinkan pernikahannya dicatatkan. Sementara pernikahan Tini lebih didasari konflik batin akibat kekhawatirannya untuk berbuat maksiat. Meskipun tidak disetujui oleh kedua orang tuanya, sepasang remaja yang saling mencintai tersebut tetap melangsungkan pernikahan siri. Mereka berdua masih kuliah dan belum siap menghadapi kehidupan rumah tangga yang sesungguhnya bila pernikahannya dicatatkan. Sementara Tatik akan merasakan beban yang lebih berat bila pernikahan tidak dilangsungkan, mengingat bayi yang ada dalam kandungannya membutuhkan seorang ayah. Sebaliknya, pernikahan Ida justru  memicu konflik batin yang membuat kuliah Ida terbengkalai. Pernikahan tersebut terjadi karena perjodohan. Orang tuanya  menikahkan secara siri karena khawatir melihat hubungan Ida semakin lengket dengan teman kuliahnya. Kasus Syekh Puji lebih didasari karena pernikahan dibawah umur sehingga sangat tidak memungkinkan bagi mereka untuk mencatatkan pernikahannya.

            Membaca dan mempelajari kasus-kasus diatas, peneliti bisa mengurai  beberapa permasalahan-permasalahan yang mendorong seseorang memilih nikah siri sebagai alternatif perkawinannya.

Faktor-faktor yang melatarbelakangi terjadinya pernikahan sirri adalah :

l  Nikah sirri dilakukan karena hubungan yang tidak direstui oleh orang tua kedua pihak atau salah satu pihak. Misalnya orang tua kedua pihak atau salah satu pihak berniat menjodohkan anaknya dengan calon pilihan mereka.  Alasan ini bisa dilihat pada kasus Ida. Orang tuanya sudah menjodohkan dengan Joko tanpa sepengetahuan Ida. Mengetahui Ida sudah punya pacar, orang tuanya menikahkan siri  dengan tujuan untuk mengikat dulu supaya tidak diambil oleh orang lain.   

l  Nikah sirri dilakukan karena adanya hubungan terlarang, misalnya salah satu atau kedua pihak sebelumnya pernah menikah secara resmi dan telah mempunya istri atau suami yang resmi, tetapi ingin menikah lagi dengan orang lain. Hal ini bisa dilihat pada contoh kasus Tatik dan Totok. Totok yang sudah berkeluarga, melakukan hubungan terlarang yang berimbas pada hamilnya Tatik. Pernikahanpun dijalankan tanpa sepengetahuan isteri pertama.

l  Nikah sirri dilakukan dengan alasan seseorang merasa sudah tidak bahagia dengan pasangannya, sehingga timbul niatan untuk mencari pasangan lain. Contoh kasus ini terjadi pada Ito. Terlepas dari bahagia dan tidaknya, pernikahan terasa belum lengkap karena belum punya anak. Dengan dalih ingin memiliki keturunan, ia menikahi Ati sebagai isteri keduanya.

l  Nikah sirri dilakukan dengan dalih menghindari dosa karena zina. Kekhawatiran-kekhawatiran tersebut dialami oleh pasangan mahasiswa Tono dan Tini. Hubungannya yang semakin hari semakin dekat, menimbulkan kekhawatiran akan terjadinya perbuatan yang melanggar syariah. Pernikahan siri dianggap sebagai jalan keluar yang mampu menghalalkan gejolak cinta sekaligus menghilangkan kekhawatiran terjadinya zina.

l  Nikah sirri dilakukan karena pasangan merasa belum siap secara materi dan secara sosial. Hal ini biasa dilakukan oleh para mahasiswa, disamping karena khawatir terjadi zina, mereka masih kuliah, belum punya persiapan jika harus terbebani masalah rumah tangga. Status pernikahanpun masih disembunyikan supaya tidak menghambat pergaulan dan aktivitas dengan teman-teman di kampus. 

l  Nikah Sirrri sering ditempatkan menjadi sebuah pilihan ketika seseorang hendak berpoligami dengan sejumlah alasannnya tersendiri. Seperti contoh-contoh kasus berikut : a) Pujiono menikahi Ulfa yang masih dibawah umur, sebagai isteri kedua. Yang menjadi kontroversial adalah usia Ulfa masih 12 tahun. Dengan dalih sah secara Agama, dan berpedoman kepada pernikahan Rasul dan Aisyah yang masih berumur 9 tahun, pernikahan tersebut berlangsung bahkan dengan persetujuan orang tua Ulfa dan isteri pertama Pujiono. Namun karena sorotan dari berbagai kalangan, Pujiono akhirnya mengembalikan Ulfa kepada orang tuanya.  b). Pernikahan yang pernah terjadi antara Rhoma Irama dengan Angel Lelga yang menurut beberapa sumber media, Rhoma menikahi Angel karena dia bersedia menjadi muallaf. Pernikahan tersebut ditutupi salah satunya karena khawatir popularitas keartisannya akan pudar. Nyatanya, setelah terekspos media masa, Rhoma Irama justru menceraikan Angel Lelga. c). Pernikahan Bambang Triatmojo dan Mayangsari. Sebagai orang terkenal di Indonesia, pernikahan sirri dalam poligami yang dilakukan Bambang tersebut salah satunya bertujuan menghindari publikasi media. Ketika pers mengulas berita tersebut, yang terjadi adalah konflik berkepanjangan dengan isteri pertamanya, Halimah, bahkan dengan anak-anaknya. Disinilah sebenarnya keabsahan nikah sirri harus dipertanyakan kembali.

l  Nikah sirri dilakukan karena pasangan memang tidak tahu dan tidak mau tahu prosedur hukum. Hal ini bisa terjadi pada suatu masyarakat wilayah desa terpencil yang jarang bersentuhan dengan dunia luar. Lain lagi dengan komunitas jamaah tertentu misalnya, yang menganggap bahwa kyai atau pemimpin jamaah adalah rujukan utama dalam semua permasalahan termasuk urusan pernikahan. Asal sudah dinikahkan oleh kyainya, pernikahan sudah sah secara Islam dan tidak perlu dicatatkan.

l  Nikah sirri dilakukan hanya untuk penjajagan dan menghalalkan hubungan badan saja. Bila setelah menikah ternyata tidak ada kecocokan maka akan mudah menceraikannya tanpa harus melewati prosedur yang berbelit-belit di persidangan. Dilihat dari tujuannya, hal ini sangat merendahkan posisi perempuan yang dijadikan objek semata, tanpa ada penghargaan terhadap lembaga pernikahan baik secara Islam maupun secara hukum.

l  Nikah sirri dilakukan untuk menghindari beban biaya dan prosedur administrasi yang berbelit-belit. Biasanya pernikahan semacam ini dilakukan oleh kalangan pendatang yang tidak mempunyai KTP. Di Jakarta banyak terjadi di lingkungan pendatang yang hidup di lingkungan kumuh dan tidak menetap. Disamping alasan biaya, alasan administrasi juga menjadi kendalanya.

l  Nikah sirri dilakukan karena alasan pernikahan beda agama. Biasanya salah satu pasangan bersedia menjadi muallaf ( baru meragama Islam) untuk memperoleh keabsahan pernikahannya.

l  Dan masih banyak faktor-faktor lain yang menurut peneliti, semua alasan tersebut  mengarah kepada posisi perkawinan sirri dipandang sebagai jalan yang lebih mudah untuk menghalalkan hubungan suami isteri. 

5.2 Problem yang Menyertai Nikah Sirri

            Pernikahan merupakan perbuatan hukum, jadi segala sesuatu yang ditimbulkan akibat pernikahan adalah sah secara hukum. Mengingat pernikahan sirri cacat secara hukum, maka tidak ada perlindungan hukum bagi suami, isteri maupun anak. Problem-problem yang muncul mayoritas adalah problem hukum yang mungkin tidak pernah dibayangkan ketika seseorang pertamakali memutuskan untuk menikah sirri.  Dalam hal ini isteri adalah pihak yang paling dirugikan sementara suami hampir tidak mempunyai kerugian apa-apa.

            Kasus pernikahan Tatik adalah contoh nyata, sebagai perempuan dia tidak pernah mendapatkan hak, layaknya seorang isteri pada umumnya. Sejak diketahui dirinya hamil, masalah demi masalah muncul tak terbendung. Kehamilannya  merupakan beban batin yang harus di tanggung sendiri tanpa suami disisinya. Sementara suami lebih banyak menghabiskan waktu dengan isteri pertama dan anak-anaknya. Ia harus  menutup telinga dari gunjingan masyarakat sekitar. Belum lagi tuduhan negatif dari isteri pertama yang menganggapnya sebagai perempuan perebut suami orang. Permasalahan menjadi semakin komplek ketika anak sudah lahir dan beban yang dihadapi semakin berat. Sebagai isteri yang tidak mendapat perlindungan hukum, Tatik hanya pasrah atas apa yang dialami. Sebulan sekali suami datang menengok dianggap sudah mewakili bentuk pertanggungjawaban atas hubungannya. Disamping konflik dengan isteri pertamanya, posisi Totok sebagai PNS tidak memungkinkannya untuk menikahi Tatik secara resmi. Imbas dari pernikahan semakin dirasakan ketika Tatik berusaha mempertanyakan hak nafkah anak, yang menurutnya sangat tidak adil dibanding anak-anaknya dengan isteri terdahulu. Namun tentu saja  hal itu tidak membuahkan hasil karena posisinya sebagai isteri tidak tercatat secara resmi. Berbeda dengan pernikahan Ati yang sedari awal sudah mendapat lampu hijau dari beberapa pihak termasuk isteri pertama. Tidak ada kendala pada awalnya. Bahkan perjalanan rumahtangganya pun menurutnya, normal-normal saja. Tapi siapa sangka yang terjadi justru perceraian. Posisi sebagai isteri kedua dengan pernikahan tidak dicatatkan pada akhirnya tidak  membawa ketenangan dalam diri Ati. Ruang kerja suami juga tidak bisa menerima eksistensinya. Ironis sekali dengan kondisi ketika melangsungkan pernikahan siri dengan alasan untuk ketenangan batin. Setelah bercerai, apakah Ati mendapatkan hak-haknya sebagaimana yang seharusnya ia dapatkan? Tentu saja tidak. Kalau kondisi menjadi seperti itu, ketenangan batin yang mana yang sebenarnya dia cari. Begitu juga Tini dan Tono, setelah menikah justru perasaan bersalah kepada orang tua menjadi problem batin tersendiri. Interaksi dengan teman-teman di kampusnyapun tidak sebebas dulu. Sama dengan yang dirasakan Ida, yang meskipun tinggal berlainan kota, tapi statusnya sebagai seorang isteri sangat mengganggu hubungan dengan teman-temannya, bahkan mengganggu kondisi psikhisnya. Persoalan yang dihadapi Ida mungkin lebih kepada perjodohan yang dipaksakan, jadi pernikahan siri yang terjadi adalah hal di luar keinginannya. Sebaliknya, Tini menyadari bahwa orang tua tidak menyetujui, oleh karenanya komunikasi dengan orang tua berjalan kurang baik. Termasuk masalah biaya hidup dan biaya sekolah sekarang harus dia tanggung sendiri berdua dengan Tono. Statusnya yang mahasiswa dengan nyambi bekerja part time untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, bukan hal yang gampang dilakukan remaja seusianya. Beruntung orang tua segera merespon kehamilan Tini dan kemudian menikahkannya secara resmi di KUA setempat.

            Pada dasarnya dalam setiap perkawinan selalu akan muncul problem yang menyertai. Sejauh perkawinan itu sah secara hukum, maka problem-problem tersebut dapat diatasai secara hukum. Berbeda dengan pernikahan siri yang bisa dikategorikan sebagai tindakan yang melanggar hukum. Jadi permaslahan-permasalahan yang muncul, tidak bisa diselesaikan secara hukum.  Sebut saja pernikahan antara Syekh Puji dengan Ulfa. Dengan dalih sah secara agama, seorang laki-laki bebas untuk menikahi perempuan manapun yang ia mau, bahkan bila harus berbenturan dengan hukum positif tempat dimana dia tinggal. Apalagi bila posisi laki-laki tersebut adalah tokoh agama yang mempunyai banyak santri, calon isteri yang akan dinikahi merasa terangkat status sosialnya. Namun, bagaimana dengan lingkungan dan masyarakat sekitar yang merasa terganggu dengan keputusan tersebut? Bagaimana dengan UU Perkawinan yang sudah diabaikan, ditambah pengabaian terhadap UU Perlindungan anak, perlindungan terhadap hak kesehatan reproduksi perempuan dan sebagainya. Seorang anak usia 12 tahun, seharusnya diberi kesempatan untuk berkembang dan menikmati masa menjelang remaja sebagaimana anak-anak seusianya. Kesehatan reproduksinya masih belum memungkinkan untuk diperlakukan sebagaimana perempuan dewasa, yang bila tidak diperhatikan tentunya rawan terhadap berbagai penyakit yang berhubungan dengan organ kewanitaan.

            Problem-problem di atas hanya sebagaian kecil dari banyak kasus-kasus pernikahan siri yang lain. Harus diakui bahwa pernikahan siri rawan sekali terhadap konflik, baik konflik internal dalam rumah tangga maupun konflik eksternal yang berhubungan dengan hukum dan masyarakat. Problem-problem tersebut di antaranya adalah :

·         Problem keluarga. Konflik dalam keluarga ini bisa muncul bila :           a). Pernikahan sirri yang dilakukan tidak atas persetujuan orang tua atau sebaliknya, paksaan dari orang tua. Seperti kasus yang dialami oleh Tini dan Tono. Setelah pernikahannya, Tini sangat tertekan karena perang dingin dengan keluarga besarnya. Komunikasi yang biasa terjalin dengan lancar, harus terputus karena keputusan untuk menikah meski tanpa persetujuan orang tua. Perasaan tersebut semakin berlarut-larut karena bukan hanya ayah ibunya saja yang merasa kecewa atas tindakannya, tetapi juga saudara-saudara juga keluarga besar dan bahkan keluarga dari pihak Tono. Tini merasa diasingkan dari keluarga yang dulu begitu menyayanginya. Problem phikhis ini sangat mengganggu kelancaran studi dan hari depannya kelak. Atau kasus Ida, setelah dipaksa menikah merasa sangat membenci orang tuanya yang menurutnya sangat tidak demokratis. Hubungan orang tua dan anak otomatis menjadi terganggu, dan sebagai imbasnya Ida tidak punya gairah lagi untuk menyelesaikan kuliahnya. b).Perselingkuhan.

Nikah sirri yang terjadi karena perselingkuhan biasanya memunculkan problem keluarga yang lebih rumit.  Problem dengan isterinya yang sah tentu tidak bisa dianggap sepele. Seperti kasus Tatik yang harus menanggung konflik berkepanjangan dengan keluarga isteri pertama. Diperparah dengan penilaian negatif masyarakat tentang dirinya. Kasus Bambang Triatmojo dan Mayangsari adalah kasus pernikahan siri yang berbuntut panjang. Bagaimana Mayangsari harus bertahan dari tekanan pihak isteri dan anak-anaknya yang sah. sementara dia sendiri sebenarnya butuh dukungan, perhatian, dan butuh kekuatan untuk bisa tetap eksis di tengah-tengah penilaian negatif masyarakat terhadap dirinya.  Ini merupakan gambaran yang sangat kontras dengan kondisi ketika pernikahan siri pertama kali dilangsungkan, dengan tujuan menghindari zina, ketenangan batin dan tujuan-tujuan mulia yang lain.

c) Poligami.

Pernikahan sirri yang terjadi di Indonesia akhir-akhir ini identik dengan perselingkuhan dan poligami. Seperti yang terjadi pada Ati, meski tidak ada masalah dengan isteri pertamanya, namun status dan kedudukannya sebagai isteri kedua tidak diterima oleh tempat kerja suaminya. Poligami pada keluarga Totok dan Tatik justru menimbulkan permasalahan keluarga yang imbasnya kerugian pada pihak perempuan.  Masyarakatpun seakan tidak bisa memahami bahwa perempuan adalah korban dan butuh dilindungi. Yang terjadi justru sebaliknya, prasangka dan pandangan negatif justru lebih banyak ditujukan kepada pihak perempuan daripada pihak laki-laki.   

d). Beda agama.

Pernikahan sirri sendiri adalah pelanggaran terhadap hukum positif. Bila dilakukan karena alasan beda agama, misal salah satu ingin menjadi muallaf tapi belum siap secara kaffah, maka permasalahan yang muncul adalah status anak dan benturan dengan hukum positif. Bila seseorang menjadi muallaf hanya untuk melegalkan pernikahan secara Islam saja, maka keabsahan pernikahannya dipertanyakan. Problem akan muncul pada anak-anak ketika melewati tahap perkembangan. Bagaimana seorang anak harus memilih agama orang tuanya yang berbeda. Lebih parah lagi kalau anak tersebut tidak bisa memilih dan akhirnya tidak memiliki konsep aqidah tidak jelas.

·         Problem Ekonomi dan Studi

Problem ekonomi ini biasanya menyertai para mahasiswa yang tanpa sepengetahuan atau tanpa persetujuan orang tua melakukan nikah siri. Mereka harus mencari biaya sendiri untuk mencukupi kebutuhan hidup sehari-hari. Di tengah aktivitasnya sebagai mahasiswa, dia harus bisa membagi waktu untuk kuliah, pekerjaan dan keluarga barunya. Hal ini tentu akan berimbas pada studinya yang tidak lancar, bahkan terhenti karena pernikahan yang dilakukan cukup menyertakan problem-problem yang serius. Contohnya pada kasus Tini yang terpaksa harus bekerja untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari, dan Ida yang stress berat tidak sanggup lagi menyelesaikan studinya.

·         Problem Hukum

·         Nikah sirri adalah pelanggaran terhadap hukum. Kalau saja pemerintah bisa lebih tegas lagi, maka para pelaku nikah sirri bisa dikenakan sanksi hukum. Menurut Ketua Pengadilan Agama Gunung Kidul, sanksi  yang tercantum dalam UU No.1 tahun 1974 tentang ketentuan pidana , relatif jarang diterapkan bagi pelanggarnya, meskipun pidana itu diberlakukan, ternyata hukumannya sangat ringan. Bisa jadi hukum pidana sulit diterapkan karena harus berbenturan dengan hukum Islam, meski, bila konteks nikah siri mendatangkan banyak kemadlaratan, secara Islam sendiri belum tentu sah.

Problem hukum dalam pernikahan sirri terjadi pada pihak perempuan dan anak. Sebagai isteri yang sah secara agama, istri tidak bisa menuntut hak nafkah lahir batin, hak waris bila terjadi perceraian, hak pengaduan bila terjadi kekerasan dalam rumah tangga, atau hak perlindungan hukum bila ditinggal pergi tanpa pesan. Posisi suami yang tidak tersentuh hukum, memunculkan ruang yang lebar bagi terjadinya kekerasan dalam rumah tangga yang dilakukan oleh suami terhadap isteri. Kekerasan tersebut banyak dijumpai entah dalam bentuk kekerasan fisik, psikhis, ekonomi maupun kekarasan seksual. Problem hukum yang harus dihadapi perempuan akan dibahas pada sub bab tersendiri setelah ini. Yang jelas pernikahan ini sangat menguntungkan  pihak suami, karena a). suami bebas untuk menikah lagi, karena perkawinannya dianggap tidak pernah ada secara hukum, b). Suami bisa berkelit dan menghindar dari kewajibannya memberi nafkah kepada isteri dan anak-anak, c). Suami tidak dipusingkan dengan pembagian harta gono gini, warisan, hak nafkah isteri maupun hak nafkah dan hak pendidikan anak ketika terjadi perceraian.   

·         Problem Sosial dan Psikologis

Hidup serumah tanpa bisa menunjukkkan surat nikah resmi merupakan hal yang tidak semua orang bisa memaklumi. Masyarakat akan mempertanyakan, mengapa harus menikah sirri, mengapa harus sembunyi-sembunyi. Dan pertanyaan-pertanyaan tersebut akan merebak membawa image negatif bagi perempuan pelaku nikah sirri. Hamil dulu kah ? Perempuan simpanan kah ? Tidak disetujui orang tua ? Dan bermacam-macam parasangka lain yang memicu pergunjingan di kalangan masyarakat. Para perangkat desa sejujurnya juga kesulitan untuk mendata status keluarga tersebut karena bukti tertulis tidak bisa ditunjukkan. Kondisi ini bisa menmyebabkan sulit beradaptasi dengan lingkungan, sulit terbuka karena pernikahannya dilakukan secara tidak normal, dan akhirnya bisa terisolasi dari lingkungan, yang akan berdampak pada kondisi psikhis terutama prempuan. Baik itu pernikahan siri yang dilakukan oleh masyarakat awam maupun publik figur. Semua contoh kasus nikah siri di atas menyisakan problem sosial. Hanya saja kadar tekanan dari masyaarakat berbeda. Kasus Syekh Puji mungkin yang paling menghebohkan, karena semua pihak turut tangan. Komnas Perlindungan Anak adalah yang paling berupaya keras menghalangi pernikahannya. Sayangnya, tidak ada cendekiawan muslim, alim ulama maupun tokoh agama yang bisa memberi penjelasan tentang makna nikah sirri yang sesungguhnya. Melihat kondisi tersebut, pada akhirnya justru melicinkan anggapan masyarakat bahwa pernikahan sirri merupakan alternatif tercepat untuk melegalkan hubungan suami isteri. Benarkah Islam demikian ?

·         Problem Agama

Pernikahan sirri dalam poligami yang dilakukan oleh Aa’ Gym, Rhoma Irama maupun Syekh Puji adalah gambaran nyata, bahwa para ulama maupun publik figur justru menguatkan anggapan masyarakat bahwa nikah sirri adalah alternatif yang dilakukan bila seseorang ingin melakukan hubungan suami isteri secara halal atau untuk berpoligami. Mengingat banyak sekali dampak negatifnya,  peran tokoh agama seharusnya adalah memberi pengertian bahwa pernikahan siri bukan hal yang positif terutama bagi kaum perempuan. Yang terjadi justru pernikahan sirri dilakukan oleh para pemuka agama. Disinilah sebenarnya nikah sirri meski sah secara agama, namun menjadi problem agama tersendiri yang harus segera dicari penyelesaiannya. Nikah sirri memang sah secara Islam, namun dampak negatifnya jauh lebih banyak daripada ketenangan batin yang didapat. Fenomena yang terjadi sekarang adalah nikah sirri ditempuh oleh berbagai kalangan terkesan hanya ingin mencari solusi atas hasrat seksualnya yang sudah tidak terbendung. Kalau opini negatif masyarakat tentang nikah sirri sudah terbentuk seperti ini, bukankah ini sama saja dengan opini negatif terhadap Islam. Disinilah pernikahan sirri yang keabsahannya secara agama justru mendatangkan madlarat yang lebih besar.

5.3. Dampak Hukum Nikah Sirri bagi Perempuan

             Meski secara agama atau adat istiadat dianggap sah, namun perkawinan yang dilakukan tanpa sepengetahuan dan pengawasan pegawai pencatat nikah tidak memiliki kekuatan hukum dan dianggap tidak sah di mata hukum. Dampak dari perkawinan sirri bagi perempuan adalah :

·         Secara hukum. a). Pihak isteri  tidak di anggap sebagai isterinya yang sah. Akibatnya, suami mempunyai kebebasan secara hukum. Termasuk bila kemungkinan terjadi pengingkaran atas perkawinannya, atau suami menikah lagi secara tercatat dengan perempuan lain, sebagai isteri tidak bisa menuntut apa-apa. b). Pihak isteri tidak bisa memperoleh perlindungan hukum bila terjadi kekerasan dalam rumah tangga. Karena secara hukum status suami yang terbebas dari tanggungjawab, maka bukan tidak mungkin jika pernikahan siri membuka peluang terjadinya kekerasan terhadap isteri. Bila terjadi kekerasan terhadap isteri, baik kekerasan fisik, psikhis maupun kekerasan seksual, maka isteri tidak bisa mendapatkan perlindungan hukum sesuai yang tercantum dalam UU No.23 Tahun 2004 tentang Kekerasan Dalam Rumah Tangga. c). Pihak isteri tidak berhak memperoleh harta gono gini bila terjadi perpisahan atau perceraian. Kalau mungkin isteri bisa mendapatkan sebagian harta suami, semata-mata berdasarkan pemberian suami  bukan atas dasar pembagian yang sesuai dengan hak yang seharusnya ia dapatkan. d). Perempuan tidak berhak atas hak nafkah dan hak warisan jika suami meninggal dunia. Jika posisinya sebagai isteri kedua, maka hak waris jatuh ketangan isteri dan anaknya yang sah. Hal tersebut bisa dipahami, karena secara hukum pernikahan dianggap tidak pernah terjadi.  e). Semua dampak hukum yang menjadi beban isteri di atas juga berlaku pada anak yang dilahirkan atas pernikahan siri tersebut. Bagaimana akan menuntut hak nafkah, hak pendidikan, hak perwalian maupun hak waris jika secara hukum anak tersebut dianggap tidak pernah ada. Untuk mengurus akta kelahiran dibutuhkan surat nikah, sementara surat nikah tidak pernah dibuat. Kesulitan-kesulitan anak tersebut merupakan kesulitan berlipat bagi ibu, karena siapa lagi yang akan mengurus masalah prosedural anak jika suami meninggal,  pergi tanpa keterangan yang jelas, atau menikah lagi dengan wanita lain.  Status anak yang dilahirkan dianggap sebagai anak tidak sah. Konsekuensinya, anak tersebut hanya mempunyai hubungan perdata dengan si Ibu. Bila ada akta kelahiran, statusnya dianggap sebagai anak ibu, sehingga hanya dicantumkan nama ibu tanpa nama ayah. Anak juga tidak berhak atas biaya kehidupan, biaya pendidikan dan hak waris dari ayahnya.                f). Dampak yang mengkhawatirkan adalah bila kemudian pasangan nikah siri berusaha untuk memalsukan data-data, misalnya akta nikah dan akta kelahiran anak. Hal ini bukan tidak mungkin terjadi, karena untuk mengurus itsbat baik itsbat nikah maupun pengakuan anak tentunya membutuhkan waktu yang cukup lama. Sementara tidak bisa diprediksikan bila suatu saat keluarga tersebut membutuhkan dokumen itu secepatnya untuk kepentingan yang sangat penting. Bila sudah seperti ini, perlu ada revisi kembali tentang keabsahan nikah siri, supaya tidak terkesan menghindari perbuatan dosa dengan menambah dosa-dosa yang lain yang lebih besar.  

·         Secara Sosial. a). Perempuan biasanya akan sulit bersosialisasi dengan masyarakat sekitar. Anggapan tinggal serumah tanpa ikatan yang sah akan berdampak kepada berbagai macam prasangka negatif dari masyarakat, yang ujung-ujungnya merendahkan perempuan. Hamil sebelum nikah atau isteri simpanan, atau prasangka-prasangka lain yang mengarah kepada pelecehan status perempuan. Sementara lelaki terkadang malah dianggap sebagai penyelamat, jantan karena bisa melakukan poligami, punya daya tarik karena banyak perempuan mau menjadi isterinya, dan anggapan-anggapan lain yang sangat patriarkhis. b). Perempuan sebagai pihak yang seharusnya dilindungi, justru dirugikan dari berbagai aspek. Secara hukum perempuan sudah tidak diakui, ditambah dengan beban phikhis opini masyarakat yang memposisikannya secara tidak adil. Belum lagi kalau suami memperlakukannya secara tidak adil, beban itu akan menjerat terus sampai suami bersedia menceraikan, atau justru mengitsbatkan pernikahannya. c). Beban sosial tersebut pastinya juga akan berpengaruh kepada jiwa anak. Seorang anak akan merasa tersisih dari pergaulan bila statusnya sebagai anak kandung mulai dipertanyakan. Apalagi di saat-saat usia sekolah. Ketidakjelasan statusnya secara hukum tersebut, mengakibatkan hubungan antar ayah dan anak tidak kuat, sehingga bisa saja sewaktu-waktu ayahnya menyangkal bahwa anak tersebut adalah anak kandungnya.   

5. 4.  Nikah Sirri Sah  dan Meresahkan Kaum Perempuan.

            Kaum perempuan seharusnya menolak dengan tegas dilangsungkannya pernikahan sirri, karena nyata-nyata sekali pernikahan membawa kerugian mendasar bagi kaum perempuan, sementara pihak laki-laki justru diuntungkan dengan kondisi itu. Pada awalnya mungkin dianggap sebagai bentuk pertanggunjawaban laki-laki yang bersedia menjalin hubungan lebih serius lagi. Akan tetapi selanjutnya tidak bisa dihindari, permasalahan-permasalahan khususnya yang berkaitan dengan hukum, akan selalu menyertai perjalanan para pelaku nikah siri.

            Bapak Hardi (31), seorang warga masyarakat di salah satu wilayah di Kecamatan Banguntapan, Bantul mengatakan, bahwa salah sendiri perempuan mau dinikah secara siri. Mestinya dia tahu resiko-resiko yang akan terjadi. Kalau resiko sudah dihadapi, baru teriak minta perlindungan atas ketidakadilan yang terjadi. Mendengar komentarnya, enak sekali dia mengklaim perempuan seakan-akan sebagai makhluk yang mau dibodohi. Tapi secara nyata, kaum perempuan memang harus pandai membaca peristiwa yang sekiranya bisa merendahkan martabat perempuan. Bapak Hardi tidak salah, memang ada beberapa wanita yang justru menyediakan dirinya dinikahi meski secara siri. Namun pernyataannya adalah memojokkan kaum perempuan yang seharusnya dilindungi, dipikirkan jalan keluarnya bukan malah dipandang dengan –lagi lagi- stereotipe negatif yang sepertinya tidak bisa lepas dari kaum perempuan. Padahal perempuan tidak mungkin melakukan pernikahan tanpa ada laki-laki.

Pernikahan yang dianggap sah secara agama tersebut justru memunculkan banyak sekali kemadlaratan. Misalnya kasus Syekh Puji, meski pada akhirnya pernikahan tersebut ditunda sampai usia Ulfa memenuhi syarat batasan umur dalam sebuah pernikahan, namun bisa dibayangkan, gadis berumur 12 tahun harus menanggung beban psikhis seberat itu, disaat seharusnya dia menikmati masa remaja seperti anak-anak seusianya. Untuk kembali ke bangku sekolah tentu membutuhkan waktu yang cukup lama akibat trauma psikhis atas kasus yang dialami. Bisa dikatakan bahwa dia sudah menyandang status janda untuk usia yang masih sangat belia. Begitu juga dengan pernikahan siri pada kasus poligami yang lain, hampir dipastikan tidak terlepas dari beban hukum dan beban psikhis bagi kaum perempuan. Pernikahan siri yang dilakukan oleh Tono dan Tini adalah pernikahan yang masih beruntung  karena status pernikahannya segera disahkan di Pengadilan Agama setempat (Itsbat nikah), sebulan sebelum anaknya lahir. Dengan membawa bukti-bukti fisik tentang pernikahannya di Pengadilan Agama, kemudian Pengadilan Agama mengeluarkan surat keterangan bahwa pernikahannya adalah sah, selanjutnya dimintakan akta nikah di KUA setempat.        

Menurut Ketua Pengadilan Agama Kab. Gunung Kidul, salah satu faktor yang melatarbelakangi seorang pria melakukan nikah siri adalah alasan ingin berpoigami. Bagi pria yang sudah menikah, dan ingin  memiliki istri lagi (poligami), nikah sirri merupakan jalan pintas yang relatif tidak memerlukan proses yang panjang ( karena harus ada ijin dari Pengadilan Agama). Pengadilan Agama hanya akan mengijinkan pernikahan jika terdapat ijin dari isteri sebelumnya. Namun jalan tersebut dianggap terlalu berbelit-belit, dan pernikahan siri dianggap sebagai solusi yang cepat.

Bapak Bejo (60), seorang anggota masyarakat yang pernah menjabat sebagai ketua RT salah satu desa di Kab. Banguntapan Bantul mengatakan, pada akhirnya pernikahan siri merepotkan masyarakat sekitar. Misalnya saja ada satu pasang suami yang menikah secara siri, dan tinggal satu rumah. Akan kesulitan bagi pengurus kampung untuk mendata status pernikahannya. Belum kalau dipergunjingkan masyarakat, kenapa kok menikah siri, ada apa ya, kok tidak langsung diresmikan saja dan sebagainya dan sebagainya. Hal itu tentu akan memancing keingintahuan masyarakat sekitar yang pada awalnya aman tidak ada prasangka, harus terganggu dengan adanya pernikahan siri tersebut. Memang perlu digarisbawahi bahwa pernikahan siri sudah menjadi bagian dari problem sosial yang harus segera diantisipasi secara tegas.

Seperti yang terjadi di daerah Pontianak yang peneliti akses dari harian Pontianak Post tanggal 30 Januari 2008, bahwa Departemen Agama Kabupaten Sambas  menerapkan Tim Siaga Toga yang khusus memberantas para pelaku nikah sirri dan penganut aliran sesat. Pembentukan tim ini merupakan hasil pertemuan tokoh agama, unsur P3N (Penghulu Desa), Petugas BP-4 Desa, penyuluh agama Islam desa, tokoh agama desa dan kecamatan, di KUA Kecamatan Pemangkat, Kabupaten Sambas." kata Azhari, S.Ag, selaku Kepala KUA Kecamatan Pemangkat. Langkah tersebut sudah merupakan upaya positif dari daerah setempat, mengingat maraknya pernikahan siri yang terjadi sangat mengganggu  ketentraman warganya. Karena pernikahan tersebut tidak tercatat secara hukum dan merupakan bentuk pelanggaran terhadap Undang-undang, bahkan terhadap Syariah Islam.  

Menurut bapak Andy  Dermawan (38), seorang akademisi di salah satu Perguruan Tinggi Agama di Yogyakarta, pernikahan sirri adalah pernikahan yang sebenarnya tidak rasional, menurutnya pernikahan adalah rahmat dan kebahagiaan, kenapa harus ditutup-tutupi, layaknya seseorang yang mendapatkan rahmat adalah membagi rasa syukur itu kepada orang lain, bukan malah disembunyikan. Kalau memang harus disembunyikan, yang kemudian justru memunculkan konflik, apa bisa disebut rahmat ? Masih menurut beliau, bahwa pernikahan sirri jelas sangat merugikan pihak perempuan. Karena tidak ada payung hukum yang melindungi. Seorang suami tentu akan menuntut hak-hak perempuan yang sudah menjadi isterinya, sementara perempuan tidak bisa menuntut hak-hak yang seharusnya sebagai isteri ia dapatkan, apalagi kalau sudah menyangkut masalah hukum, perempuan akan sangat terpojok. Mengantisipasi hal itu, dibutuhkan peran tokoh-tokoh agama untuk memberi penjelasan tentang makna dan tujuan pernikahan dalam Islam, serta meninjau kembali, benarkah pernikahan siri seperti yang marak terjadi akhir-akhir ini sudah sesuai dengan tujuan pernikahan dalam Islam ?

Perlu dicermati kembali, bahwa Rasul menganjurkan untuk menikah bagi yang sudah mampu. Dalam konteks pernikahan sirri tersebut, benarkah kriteria “mampu” bisa diterapkan. Bukankah para pelaku nikah siri hanya ”mampu” memenuhi syarat rukun pernikahan dalam Islam, tetapi ”belum mampu” untuk memenuhi persyaratan dalam Undang-undang ? Apakah ketidakmampuan memenuhi persyaratan Undang-undang yang justru akan memunculkan serentetan  permasalahan bisa ditolerir begitu saja, sementara  keabsahan nikah siri dalam Islam lebih banyak dijadikan sebagai alternatif untuk melegalkan hubungan seksual yang praktis dan murah. Dalam hal ini kaum perempuanlah yang paling dirugikan. Menurut hemat peneliti , kriteria ”mampu” disini perlu diperjelas bahwa mampu melaksanakan pernikahan sesuai rukun dan syarat Islam, juga mampu memenuhi persyaratan dalam Undang-undang Perkawinan.

Tinjauan dari segi hukum Islam juga perlu dipertanyakan kembali. Pendapat yang mengatakan Islam tidak mengatur pencatatan untuk perkawinan, harus dikaitkan dengan perhatian Islam yang besar pada pencatatan setiap transaksi utang dan jual beli. Bila untuk urusan muamalah, seperti utang saja pencatatan dilakukan, apalagi untuk urusan sepenting perkawinan. Alasannya, perkawinan akan melahirkan hukum-hukum lain, seperti hubungan persemendaan, pengasuhan anak, dan hak waris. Kalau pada zaman Rasul perkawinan tidak dicatatkan adalah karena alasan belum membudayanya budaya tulis. Namun pada prinsipnya konsep diterapkan hukum Islam adalah kemaslahatan untuk umatnya. Jika akibat dari pernikahan sirri justru merugikan pihak perempuan, bahkan merugikan masyarakat dan agama, apakah hal itu bisa disebut bagian dari hukum Islam yang mengandung kemaslahatan untuk umatnya.

5.4. SOLUSI BAGI PELAKU PERNIKAHAN SIRRI

            Sebagaimana dalam teknis analisis SWOT, bahwa dalam pernikahan sirri memunculkan banyak sekali kelemahan ( Weekness ) dan ancaman ( Threats). Kekuatan (Strength ) yang ada tidak bisa menghindarkan diri dari kelemahan dan ancaman-ancaman yang akan muncul. Satu-satunya cara untuk mengatasi problem yang sudah terjadi adalah dengan memanfaatkan peluang (Oppurtunity) yang ada untuk menghilangkan hampir semua kelemahan dan ancaman yang akan timbul. Ada 2 peluang yang ditawarkan sesuai dengan kadar kekuatannya yaitu : 1) Itsbat Nikah, 2). Walimah Al-Ursy.

1. Mencatatkan Perkawinan dengan Itsbat nikah.

            Bagi yang beragama Islam yang  perkawinannya tidak dapat dibuktikan dengan Akta Nikah, dapat diajukan Itsbat Nikah ke Pengadilan Agama (KHI, pasal 7 ayat 2). Itsbat Nikah dimungkinkan bila berkenaan dengan hal-hal : a). Dalam rangka Penyelesaian Perceraiana, b).Hilangnya Akta Nikah, c). Adanya keraguan tentang sah atau tidaknya salah satu syarat perkawinan, d). Perkawinan yang terjadi sebelum berlakunya UU no 1 Tahun 1974, e). Perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut UU no 1 Tahun 1974 (KHI, pasal 7 ayat 3). Artinya, bila ada salah satu dari kelima alasan tersebut dapat dipergunakan, maka permohonan pengesahan perkawinan bisa diajukan ke Pengadilan Agama. Tetapi untuk perkawinan bawah tangan ( pernikahan siri) yang dilakukan setelah berlakunya UU no 1 tahun 1974, hanya dimungkinkan itsbat nikah dalam rangka proses perceraian. Hal ini akan sulit sekali bagi pasangan nikah siri yang justru ingin melanggengkan pernikahannya secara resmi. Bila permohonan ditolak, jalan keluar yang dilakukan adalah menikah (lagi ) secara resmi dan tentunya dengan prosedur awal lagi.

            Menurut wawancara penulis dengan bapak Ahsan Dawi, M.Ag., selaku Hakim di Pengadilan Agama Wonosari, pasal 7 KHI terutama pada butir a dan butir e masih rancu. Pasal –pasal tersebut berdiri sendiri atau merupakan satu kesatuan masih sulit untuk diidentifikasi. Kasus pengesahan pernikahan siri secara resmi, meski tidak dalam rangka perceraian otomatis sudah masuk dalam alasan pengajuan itsbat point e, yaitu bahwa perkawinan mereka   tidak mempunyai halangan perkawinan. Fakta yang terjadi di lapangan, menurut Ahsan, bahwa proses itsbat yang sering diajukan adalah perkawinan yang dilakukan sebelum berlakunya UU no.1 Tahun 1974. Adapun yang berkaitan dengan pernikahan siri, sejauh ini sangat tergantung pada kebijaksanaan Hakim. Misalnya pasangan nikah siri yang sudah  mempunyai anak dan ingin pengesahan secara resmi, biasanya Hakim lebih memandang kepada sisi kemaslahatan pasangan. Meski ada beberapa hal yang tidak sesuai dengan ketentuan pasal 7 KHI, pertimbangan maqashid asy-syari’ah lebih dikedepankan. Contoh kasus yang sudah terjadi adalah pengajuan itsbat nikah oleh Ayu Azhari, yang menuntut keabsahan pernikahannya dengan Mike Tramp. Meski pernikahan sirinya dilakukan pasca berlakunya UU No 1 tahun 1974, permohonan itsbatnya dikabulkan. Dan sekarang pasangan tersebut sudah terikat dalam perkawinan yang sah secara hukum.

            Syarat-syarat   pengajuan permohonan itsbat nikah antara lain 1). KTP pihak-pihak yang berkepentingan, 2). Surat  Penolakan dari KUA setempat, ( surat keterangan ini menegaskan penolakan pihak KUA untuk mengeluarkan surat Nikah, sampai mendapatkan surat pengesahan dari Pengadilan Agama setempat).

            Proses itsbat nikah tersebut tidak terlalu rumit sebagaimana persidangan- persidangan yang lain. Bila bukti fisik pernikahan sirinya jelas dan bisa dipertanggungjawabkan, maka itsbat diterima dan akta nikah bisa dikeluarkan sesuai dengan tanggal pernikahan siri. Dengan status tersebut, otomatis status anak akan bisa diurus dan anak bisa memperoleh akta yang sah. Namun jika pernikahan siri tidak bisa dibuktikan, atau itsbatnya ditolak oleh Pengadilan Agama,  maka langhkah berikutnya adalah menikah ulang dengan perkawinan baru. Hukum tidak berlaku surut, dengan demikian status anak yang lahir sebelum perkawinan ulang tetap sebagai anak di luar nikah, kecuali bila anak lahir setelah perkawinan ulangnya, maka status anak tersebut adalah anak  sah secara hukum.

Dengan permohonan Itsbat nikah, maka segala sesuatu yang berhubungan dengan hukum dalam perkawinan sirinya akan bisa diatasi. Dalam hal pernikahan siri yang sudah terjadi, segeralah pihak perempuan aktif mempertanyakan kembali statusnya lewat itsbat nikah. Supaya segera ada perlindungan hukum terhadapnya. Dan pada dasarnya, tujuan pernikahan adalah menciptakan ketenangan batain lahir dan batin, dunia dan akhirat. Bukan hanya keabsahan secara agama, tapi juga harus ada keabsahan hukum.

2. Mengadakan Walimatul Ursy

            Walimatul Ursy atau resepsi pernikahan ini hanya sebagai bentuk rasa syukur dengan cara memberitahukan kepada masyarakat sekitar bahwa telah terjadi pernikahan yang resmi antara sepasang laki-laki dan perempuan. Hal ini akan mengurangi problem sosial, dan mengurangi opini masyarakat tentang prasangka negatif atas perkawinan yang terjadi. Dengan walimatul ursy ini diharapkan mempelai bisa bersosialisasi dengan masyarakat secara baik tanpa khawatir ada gunjingan  yang membebani batinnya. Jadi tidak ada alasan mengapa pernikahan harus dirahasiakan bila memang sudah mampu dan siap secara lahir dan batin. Karena pernikahan adalah perbuatan hukum, yang harus ditegaskan dalam surat nikah, demikian juga pernikahan adalah rahmat, yang harus disebarkan kepada sesama supaya tidak menimbulkan fitnah.

           

            Mencerna kembali problematika yang menyertai pernikahan siri, sebenarnya sangat tergantung bagaimana perempuan memposisikan statusnya dalam pernikahan. Bila perempuan tetap berpegang pada keabsahan pernikahan siri dengan mengesampingkan hak-hak yang seharusnya ia peroleh, maka kaum lelaki akan merasa semakin nyaman memposisikan sebagai suami tanpa sedikitpin ada beban hukum. Tapi bila perempuan menyadari bahwa ada prinsip kesetaraan dalam relasi perkawinan, ada prinsip keseimbangan antara suami dengan isteri, ada hak dan kewajiban, maka seharusnya payung hukum yang sudah dibuat oleh Pemerintah melalui UU Perkawinan di manfaatkan.   

Pada prinsipnya, konsep pernikahan sesuai maqasid al-syariah sudah jelas diperuntukkan kelanggengan pernikahan  yang mawaddah wa rahmah sampai akhir zaman. Proses pernikahan siri mungkin bisa dikatakan sah secara agama, membawa ketenangan batin, terhindar dari zina dan sebagainya. Tapi hanya untuk beberapa saat saja, karena sederet permasalahan yang menyertaipun sudah terbaca bahkan sebelum perkawinan berlangsung. Seharusnya kaidah fiqhiyah ” dar’ul mafasid muqoddamu ala jalbi al-mashalih ”  lebih sesuai diterapkan, karena menghindari kemafsadatan harus didahulukan daripada menutup kemaslahatan. Hal ini nampak sekali dalam pernikahan siri, yang meski sah secara agama, namun orang sengaja menutup mata atas resiko-resiko dan kemadlaratan yang akan terjadi. Bila sudah seperti ini, haruskan nikah siri dibiarkan merebak dengan membiarkan kaum perempuan sebagai korban. Hukum Islam sangat menjunjung tinggi derajat kaum perempuan, jadi kasus pernikahan siri tersebut perlu ditinjau ulang keabsahannya.

BAB VI

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan diatas dapat disimpulkan sebagai berkut :

1.      Pada dasarnya pernikahan sirri dilakukan karena ada hal-hal yang dirasa tidak memungkinkan bagi pasangan untuk menikah secara formal. Ada banyak faktor yang melatarbelakangi terjadinya pernikahan sirri, yang menurut peneliti, semua alasan tersebut  mengarah kepada posisi perkawinan sirri dipandang sebagai jalan pintas yang lebih mudah untuk menghalalkan hubungan suami isteri.

2.      Problem yang menyertai pernikahan sirri yang paling nyata adalah problem hukum khususnya bagi perempuan, tapi juga problem intern dalam keluarga, problem sosial dan phiskologis yang menyangkut opini publik yang menimbulkan tekanan batin bagi pelaku, problem agama yang perlu mempertanyakan lagi  keabsahan nikah sirri yang akhir-akhir marak terjadi di Indonesia..

3.      Dampak pernikahan sirri bagi perempuan adalah  secara hukum, isteri tidak dianggap sebagai isteri sah, tidak berhak mendapat warisan jika suami meninggal, tidak berhak mendapat harta gono-gini bila terjadi perpisahan. Dampak tersebut juga berlaku bagi anak kandung hasil pernikahan siri. Adapun dampak sosial lebih kepada benturan-benturan  dengan pandangan negatif masyarakat tentang status pernikahan siri, yang bisa menimbulkan tekanan batin bagi pelaku terutama perempuan, juga kemungkinan terisolir dari lingkungan masyarakat.

Saran  :

1.            Perlu adanya sosialisasi kepada masyarakat, dari pemerintah maupun pemuka agama akan dampak-dampak negatif dari pernikahan sirri.

2.            Perlu ditinjau kembali tentang keabsahan nikah sirri secara Islam.

3.            Bagi perempuan, perlu mempertimbangkan kembali untuk melakukan pernikahan sirri, karena dampak hukum sangat merugikan pihak perempuan dan anaknya kelak.

4.            Perlu adanya penelitian lebih lanjut dan lebih detil tentang pelaku pernikahan sirri dari berbagai kalangan.

Daftar Pustaka

Al Qur’an dan Terjemahan (1999),  Departemen Agama RI, Jakarta

Arivia, Gadis (2003) Filsafat Berperspektif Feminis, Jakarta,Yayasan Jurnal Perempuan

Anderson,    J.N.D, Hukum Islam di Dunia Moder, (1994) Yogyakarta,Tiara Wacana

Assad, Mohammad (1980) , The Message of the Alqu’an, Giblartar

Bisyri , Mohammad Hasan (2004) , Problematika Nikah Sirri dalam Negara Hukum Jurnal Hukum Islam, STAIN Pekalongan, Vol. 2, No.1, April 2004

Bogdan, Robert dan Steven J. Taylor(1992), Pengantar Metoda Penelitian Kualitatif; Suatu Pendekatan Fenomenologis Terhadap Ilmu-ilmu Sosial, terj. Arief Furchan, Surabaya,Usaha Nasional

Halim, Abdul (2003),  Nikah Bawah Tangan dalam Perspektif Fuqoha dan UU No.1 Tahun 1974,  Jurnal Sosio-Religia,Vol.3 No. 1, November 2003

Handayani, Trisaksi  dan Sugiarti(2006), Konsep dan Teknik Penelitian Gender,  Malang, UMM Press, cet. 2., 2006.

Hidayati ,Titiek Rohanah(2002), Perempuan dan Pernikahan Siri di Kalangan Mahasiswa STAIN Jember,  Jurnal Fenomena,  STAIN Jember, Vol.1 No.2, Juli 2002

Hoy, Wayne K ( 1991), Educational Administration ,McGray-Hill, USA

http://72.14.235.132/search?q=cache:lMx3OyHOWq4J:arsip.pontianakpost.com/berita/index.asp%3FBerita%3DSingkawang%26id%3D150792+kasus+nikah+siri&hl=en&ct=clnk&cd=4

http://72.14.235.132/search?q=cache:_v4Hb--zmmQJ:lkis.or.id/index.php%3Foption%3Dcom_content%26task%3Dview%26id%3D45%26Itemid%3D7+kasus+nikah+siri&hl=en&ct=clnk&cd=2

Keddie, R Nikki ( 1991), Women in Middle Eastern History, Shifting Boundaries in Sex and Gender,   New Heaven, Yale University Press.

Khallaf, Abdul Wahhab (1994), Ilmu Ushul Fiqh, terj. Moh.Zuhri dan Ahmad Qarib, Dina Utama, Semarang, 1994.

Maleong, L.J (1991) Metodologi Penelitian Kualitatif  , Bandung,  Remaja Rosdakarya

Nurun, Najwah (2004),  “Benarkah Nikah Sirri dibolehkan”, dalam  Mohammad Sodik, (ed.), “Telaah Ulang Wacana Seksualitas” kerjasama PSW IAIN Sunan Kalijaga, Depag dan CIDA, Yogyakarta,Januari, 2004

Schein , H. Edgar (1992) , Organizational Culture and Leadership, San Fransisco: Jose-Bass Publishers

Strauss, Anselm dan Juliet Corbin (1997), Dasar-dasar Penelitian Kualitatif; Prosedur, Teknik, dan Teori Grounded, terj. H.M. Djunaidi Ghony, Bina Ilmu,Surabaya

Thontowi, Jawahir (2002), Islam, Politik dan Hukum,  Yogyakarta, Madyan Press

Varma, S.P.(1982) , Teori Politik Modern (1982), Jakarta, Rajawali Press

yjp@jurnalperempuan.com

Yunus, Mahmud (1996), Hukum Perkawinan dalam Islam Menurut Mazhab Syafi’I, Hanafi, Maliki dan Hanbali ,Jakarta ,Hidakarya Agung

www.kompas.co.id.

www.koranjogja.com

Zuhaili , Wahbah ( 1989), All-Fiqh al-Islam wa adillatuhu,  Beirut, Dar-al-Fikr

LAMPIRAN  1

Instrument Guide

( Panduan Wawancara )

1. Suami dan Isteri
1. Sudah berapa lama anda melangsungkan pernikahan dengan suami ?
2. Apakah anda punya akta nikah ?
3. Apakah anda tahu bahwa pernikahan anda hanya sah secara agama tapi tidak secara hukum negara ?
4. Siapakah yang pertama mengungkapkan keinginan untuk menikah siri, (anda, isteri anda, kesepakatan anda dengan isteri, pihak keluarga atau  pihak-pihak lain )?
5. Faktor apa yang mendorong anda melangsungkan pernikahan siri ?

( ekonomi, agama/ ketenangan batin, masyarakat, kesiapan mental, kesiapan materi, menghindari konflik, dan lain-lain ).

6. Selama anda menikah, pernahkah terjadi konflik dalam rumah tangga yang berkaitan dengan status pernikahan anda?

( misal : akta nikah yang berhubungan dengan mencari pekerjaan, akta kelahiran anak yang berhubungan dengan pendidikan, dan lain-lain).

7. Apakah konflik tersebut sangat mengganggu stabilitas rumah tangga ?
8. Bagaimana anda mengatasi konflik tersebut ?
9. Apakah anda pernah berpikir untuk mencari solusi untuk melegalkan pernikahan anda, misal dengan itsbat nikah ?
10. Apakah anda sering mendiskusikan ini dengan pasangan anda ?

2. Isteri
1. Apakah anda sering mengalami kekerasan dari suami baik secara fisik maupun psihis ? ( misal : bentakan, perlakuan kasar, kekerasan fisik dsb)
2. Apakah anda sering mengalami konflik batin yang berkepanjangan dalam kasus ini ?
3. Apakah anak anda sering menjadi sasaran dalam konflik rumah tangga anda?
4. Apakah anda sering mendengar pandangan masyarakat tentang status pernikahan anda ?
5. Dengan status pernikahan anda, apakah anda pernah berpikir tentang hak-hak anda dan anak-anak anda bila nantinya terjadi perceraian ?

3. Tokoh Masyarakat
1. Bagaimana pendapat anda tentang fenomena nikah siri yang marak terjadi di kalangan masyarakat ?
2. Menurut anda, lebih banyak dampak negatif atau dampak positifnya ?
3. Apakah perlu diadakan antisipasi khusus untuk mengatasi hal itu?
4. Apakah perlu ada penyuluhan  hukum untuk mengatasi terjadinya fenomena tersebut ?
5. Bagaimana pengamatan anda tentang pasangan yang melangsungkan pernikahan siri, terutama dilihat dari stabilitas rumah tangganya ?
6. (Untuk Praktisi Hukum ), : Selaku praktisi hukum di PA, pernahkah anda menjumpai kasus itsbat nikah ? Apa yang dikemukakan oleh pasangan sehingga dia mempunyai niat untuk itsbat nikah ?

LAMPIRAN 2

Riwayat Hidup :

v  Biodata Ketua Peneliti

1.      Syukri Fathudin Achmad Widodo

Lahir di Kab. Semarang, 12 Maret 1975, Pendidikan S 1 di Jurusan Tarbiyah Progdi Pendidikan Agama Islam STAIN Salatiga (1998), S2 Program Studi Manajemen Pendidikan Pasca Sarjana UNNES Semarang (2002), Dosen Tetap pada Jurusan Pendidikan Teknik Mesin Fakultas Teknik dan UPT MKU UNY ( mulai tahun 2003).

v  Pengalaman Penelitian

-          Studi Korelasi Konsep Diri dan Motivasi Belajar siswa SMP Muhammadiyah Ambarawa Kab. Semarang ( Skripsi, 1998)

-          Hubungan Konsep diri dan Motivasi Berprestasi dengan Kinerja Guru Madrasah Ibtidaiyah (MI) Kecamatan Ambarawa Kab.Semarang  ( Tesis, 2002)

-          Upaya Dosen dalam Optimalisasi Pembelajaran ditinjau dari heterogenitas karakterisik mahasiswa  ( Penelitian Fakultas Tahun 2005, sebagai Ketua)

-          Analisis Hasil Tugas Akhir Skripsi Mahasiswa Jurusan Pendidikan Teknik Mesin FT UNY  Tahun 2006 (Penelitian Fakultas tahun 2006, sebagai Ketua  )

v   Publikasi

-          Peningkatan mutu Pendidikan Agama Islam ( PAI) melalui Kurikulum berbasis kompetensi ( Jurnal Humanika UPT MKU UNY, Vol.5 Nomor 1 , Maret 2005)

-          Pendidikan Agama Islam berbasis kompetensi ( Jurnal INKOMA UNDARIS, Tahun 17, Nomor 1, Februari 2006)

-          Menerapkan Metode Cooperative Learning dalam Pembelajaran Pendidikan Agama Islam ( Jurnal  Humanika UPT MKU UNY,Vol.6 Nomor 1 , Maret  2006)

-          Reorientasi Pembelajaran dalam era Ilmu Pengetahuan            ( Jurnal Racmi, LPMP DIY, Vol.05. No.1 Mei, 2006)

-          Kompetensi Profesional  Guru Pendidikan Agama Islam           ( Jurnal Humanika UP-MKU UNY Vol.8 Nomor 1, Maret 2008)

Demikian data yang kami buat dengan sebenarnya.

                                   

                                                Yogyakarta,                               2008

                                                            Yang menyatakan,

                                                            Syukri Fathudin AW, M.Pd

                                                            NIP.132302946

v  Biodata Anggota Peneliti

2.      Vita Fitria.

Lahir di Kendal, 2 Agustus 1971, Pendidikan S1 di Fakultas Syariah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta ( 1996), S2 Program Studi Hukum Islam Pasca Sarjana UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta (2004), Dosen Tetap Pendidikan Agama Islam di UPT MKU Universitas Negeri Yogyakarta (mulai 2006).

v  Penelitian

-          Studi tentang Putusan Pengadilan Agama Kendal mengenai penolakan permohonan cerai ( Skripsi, 1996)

-          Kekerasan terhadap isteri dalam perspektif Al Qur’an ( studi surat An Nisa (4) ayat 34 ( Tesis , 2004)

v  Publikasi

-          Penerapan keluarga sakinah dalam Dinamisasi perkembangan zaman ( Jurnal Hisbah, Vol.III No.1 2004)

-          Sebagai Asisten Peneliti dalam Andi Dermawan, “Marital Rape dalam Perspektif Al Qur’an” dalam Telaah ulang Wacana Seksualitas, PSW UIN Sunan Kalijaga (2004)

-          Islam dan Hak Asasi Manusia ( Jurnal Humanika UP MKU UNY, Vol.8 Nomor 1 Maret 2008, ISSN 1412-1271)

                        Demikian data yang kami buat dengan sebenarnya

                                                                        Yogyakarta,                            2008

                                                                        Yang menyatakan

                                   

                                                           

                                                                        Vita Fitria, M.Ag

                                                            NIP. 150377488

B. DRAF ARTIKEL ILMIAH

Pernikahan sirri, yang secara agama dianggap sah, pada kenyataannya justru memunculkan banyak sekali permasalahan yang berimbas pada kerugian di pihak perempuan. Nikah siri sering diambil sebagai jalan pintas pasangan untuk bisa melegalkan hubungannya, meski tindakan tersebut pada dasarnya adalah pelanggaran terhadap  UU No. 1 Tahun 1974 tentang pencatatan perkawinan. Peneliti berusaha mengungkap faktor-faktor apa saja yang melatarbelakangi seseorang melakukan pernikahan siri, disamping problem-problem dan dampak nya yang berimbas pada perempuan.

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif yang bertujuan memperoleh pemahaman yang mendalam dibalik fenomena yang terjadi seputar pernikahan sirri dan problematikanya. Analisis data menggunakan SWOT gender analisis.

Dengan meneliti tiga orang responden yang tinggal di wilayah D.I.Yogyakarta, dan beberapa kasus pembanding, hasil penelitian ini mengungkapkan bahwa yang melatarbelakangi dilakukannya pernikahan siri secara kasus per kasus memang berbeda, namun secara umum pernikahan siri dilakukan karena alasan ingin memperoleh keabsahan secara agama, sehingga tercipta ketenangan batin, minimal terhindar dari perbuatan maksiat.. Dengan menggunakan wawancara mendalam, peneliti berhasil mengungkap problem-problem yang dialami para responden dalam pernikahan sirinya. Problem mendasar yang dirasakan oleh para perempuan pelaku nikah siri justru problem psihis dan tekanan batin sebagai akibat dari ketidakpastian hukum tentang status pernikahannya. Beban psikhis tersebut juga terjadi karena stereotipe masyarakat terhadap perempuan pelaku nikah siri yang dianggap sebagai isteri simpanan, hamil di luar nikah, selingkuhan dan sebagainya.

Melihat lebih banyak kelemahan dan ancaman yang terjadi dalam pernikahan sirri, maka kelebihan yang ada tidak akan bisa mengatasi problem yang dihadapi kecuali memanfaatkan peluang yang ada yaitu itsbat nikah. Berbagai kemadlaratan yang muncul dalam pernikahan sirri, nampaknya juga perlu dikaji lebih serius lagi tentang keabsahan nikah sirri yang selama ini dijadikan jalan pintas untuk menghalalkan hubungan suami isteri.

Berdasar dari penelitian yang berperspektif perempuan, penelitian ini diharapkan dapat membuka ruang fikir perempuan, bahwa dalam negara hukum seperti di Indonesia, nikah sirri  bukanlah alternatif terbaik untuk mengatasi problem prosedur perkawinan.

Hasil Penelitian ini akan kami kirimlan pada Jurnal Hasil Penelitian Agama UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, terakreditasi A (ISSN : 0854-2732) pada awal Januari 2009.

C. SINOPSIS PENELITIAN LANJUTAN

Mengingat keterbatasan masalah penelitian ini yaitu tentang faktor-faktor yang melatarbelakangi nikah sirri, problema apa saja yang menyertai nikah sirri dan dampak hukum nikah sirri bagi perempuan maka kami merencanakan untuk meneliti lebih lanjut tentang Pemukulan terhadap istri  kajian tafsir pada ayat 34 dalam Al Qur’an surat An Nisa ditinjau dari aspek paedagogis.

Adapun yang menjadi rumusan masalah sebagai berikut :

a.       Bagaimana latar belakang turunnya Surat an-  Nisa'(4): 34.

b.    Bagaimana relevansi penafsiran ayat tersebut dengan tindak kekerasan terhadap isteri yang terjadi dewasa ini.

c.    Bagaimana penerapan ayat tersebut ditinjau dari aspek paedagogis.

            Penelitian ini bertujuan untuk memahami secara mendalam bagaimana penafsiran terhadap surat an-Nisa' (4): 34 terutama yang berkaitan dengan kekerasan terhadap isteri. Dari sini bisa diketahui bagaimana sebenarnya Alquran sebagai kesatuan yang kohern memperlakukan dan memposisikan perempuan. Disamping itu juga mengkaji lebih jauh tentang aspek-aspek paedagogis dalam penerapan ayat tersebut.

            Sedangkan kegunaan penelitian ini , mampu memunculkan pemahaman baru yang bisa memberikan kegunaan sebagai sumbangan ilmu pengetahuan, dalam bidang pengembangan metode penafsiran dan pemahaman terhadap Alquran, terutama ayat-ayat yang berkaitan dengan  posisi perempuan. Pada gilirannya dapat berguna untuk menghilangkan kesalahpahaman atas penafsiran Surat an-Nisa' (4): 34 yang sering dijadikan sebagai legitimasi atas terjadinya tindak kekerasan terhadap isteri, baik di kalangan ulama maupun masyarakat muslim pada umumnya.

 Metode Penelitian

·          Sumber  Penelitian

Penelitian ini adalah library research (penelitian literer), yakni mendasarkan pada data - data sebagai berikut :

1.        Sumber Primer yaitu Alquran al-Karim terutama Surat An-Nisa' (4): 34 dan Alquran dan Terjemahnya oleh Departeman Agama RI.

2.        Sumber Sekunder yaitu penafsiran-penafsiran dari ayat tersebut baik yang terdapat dalam kitab-kitab tafsir konvensional maupun penafsiran-penafsiran kontemporer. Yang penulis maksud dengan penafsiran kontemporer adalah pemaknaan terhadap ayat dengan tidak hanya terpaku pada aspek literalnya saja, melainkan sudah menerapkan unsur-unsur tematik dan hermeneutik dalam pendekatannya. Sedang penafsiran konvensional lebih memfokuskan pada kajian tekstual ayat.

3.        Sumber selanjutnya adalah tulisan-tulisan lain yang secara spesifik menelaah tentang kekerasan dalam rumah tangga terutama kekerasan terhadap isteri yang tersebar di dalam buku, jurnal, artikel maupun laporan hasil penelitian lapangan dari berbagai instansi yang konsen di bidang itu.

4.        Berikutnya peneliti juga merujuk pada buku, tulisan, jurnal ataupun artikel yang berhubungan dengan aspek psikologis maupun paedagogis yang berkaitan dengan tema kekerasan terhadap isteri.

5.        Di samping itu juga tulisan/artikel maupun buku-buku yang berhubungan dengan ketertindasan kaum perempuan secara umum baik yang pro dan kontra, juga penafsiran terhadap ayat-ayat lain dalam Alquran (termasuk juga hadist) yang cenderung menimbulkan perdebatan seputar prinsip kesetaraan perempuan dan laki-laki, utamanya aspek tindak kekerasan terhadap isteri.

·   Rancangan Penelitian

1.        Penelitian ini bersifat diskriptif analisis. Langkah awal penelitian ini adalah mengumpulkan semua bahan yang diperlukan, baik primer, sekunder maupun bahan penunjangnya.

2.        Data yang terkumpul dipilah-pilah dan diseleksi. Selanjutnya mendeskripsikan dan mensistemasikan data tersebut agar mempermudah melakukan analisis.            

3.        Data tersebut  kemudian dianalisis. Agar analisis dapat dilakukan dengan baik, dan kesimpulan yang ditarik juga tepat, maka diperlukan konsep-konsep untuk analisis dengan makna yang jelas dan konsisten.

·   Analisis  Hasil Penelitian

Metode-metode yang peneliti gunakan dalam menganalisis hasil penelitian ini adalah:

1.        Metode analisis sejarah (historical analysis), untuk memahami kondisi objektif bangsa Arab sebelum Al Quran diturunkan. Metode ini juga sangat berguna untuk memahami fluktuasi peran laki-laki dan perempuan dalam sejarah panjang umat Islam. Metode ini dihubungkan dengan asbabun nuzul, sebagai upaya pemahaman terhadap sebuah teks berdasar latar belakang turunnya, karena keduanya bisa saling melengkapi. Metode tematik, yaitu menganalisis secara tuntas dan kritis makna ayat.  Langkah-langkahnya adalah sebagai berikut: pertama, disamping ayat 34 Surat an-Nisa’, peneliti juga mengumpulkan ayat-ayat lain yang berhubungan dengan posisi perempuan/ isteri dalam Al Quran, kedua, seluruh ayat-ayat ini didiskusikan dengan metode tematik, ketiga, hasil rumusan kedua langkah tersebut apakah sudah sesuai belum dengan prinsip Al Quran, dalam kaitannya dengan relasi laki-laki dan perempuan dalam hubungan rumah tangga, yaitu prinsip kesetaraan.

2.        Metode hermeunetik, mengingat objek dari penelitian ini adalah teks masa silam yang menuntut pemahaman dan penghayatan di masa sekarang dan masa yang akan datang.

3.        Teori Belajar tingkah laku ( behavioristik), dan teori belajar humanistik.

4.        Karena penelitian ini sangat berhubungan dengan perempuan, maka di sini peneliti  menggunakan analisis gender sebagai pisau bedahnya. Konsep gender di sini adalah sifat yang melekat pada kaum laki-laki maupun  perempuan yang dikonstruksi secara sosial dan kultural. Jadi bukan merupakan sesuatu yang bersifat kodrati, seperti perbedaan secara biologis.

---

* Nama-nama responden  disamarkan.

* Contoh kasus dari Dadi Nurhaedi, Nikah di Bawah Tangan, Praktik Nikah Siri Mahasiswa Jogja, Saujana, 2003.